Pegawai BUMN Terima Bansos, Puan Imbau Pemerintah Verifikasi DTSN
- Puan menekankan pentingnya ketepatan sasaran penyaluran bansos
- 27 ribu penerima bansos adalah pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan 6.000 eksekutif/manajerial
- PPATK mengakui banyak anomali data penerima bansos, dengan 1,7 juta rekening tidak teridentifikasi menerima bansos
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mengimbau pemerintah untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) untuk menghindari anomali kesalahan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Hal itu sekaligus menanggapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut, ada anomali data penerima bansos mulai dari staf BUMN hingga dokter.
"Jadi verifikasi data dulu jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
1. Puan soroti ketepatan sasaran penyaluran bansos
Puan juga mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan agar seluruh bantuan dan program benar-benar diterima oleh rakyat yang berhak.
Ia pun mencontohkan sewaktu menjabat sebagi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang sangat memperhatikan data.
"Biasanya waktu saya menjadi Menko, Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut berdasarkan data yang terbaru," kata Ketua DPP PDIP itu.
"Itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan diubah, diganti atau diperbaiki atau dievaluasi," sambungnya.
2. Tercatat 27 ribu penerima bansos merupakan pegawai BUMN
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada anomali penerima bansos yang mana sebanyak 27 ribu penerima bansos adalah pegawai BUMN.
"Jadi dari profil yang kami temukan di satu bank saja, kami menemukan data yang anomali, contohnya terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN," kata dia, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis.
Ivan juga menjelaskan ada sekitar 7.479 sekian data penerima bansos yang statusnya adalah dokter. Lalu kemudian ada lebih dari 6.000 statusnya adalah eksekutif atau manajerial.
"Dan banyak lagi status-status yang menurut kami ini sebenarnya perlu didalami lebih lanjut oleh Kemensos dalam konteks ground checking, apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak," kata dia.
3. PPATK akui banyak anomali data penerima bansos
Ivan juga mengatakan, dari 10 juta rekening yang dianalisis ada 1,7 juta tidak teridentifikasi menerima bansos. Maka hanya 8,3 juta yang tercatat menerima bansos.
"Jadi update terbaru, kami menemukan memang banyak anomali, ada beberapa anomali contohnya kalau bisa saya sebutkan dari 10 juta jumlah rekening yang dimohonkan kepada kami, 1,7 jutanya tidak teridentifikasi menerima bansos. Jadi hanya 8.389.624 yang diketahui menerima bansos," kata dia.
Sementara, Gus Ipul, sapaan karib Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, profesi itu diketahui saat pemilik membuka rekeningnya.
"Jadi tadi untuk BUMN dan profesi-profesi lain yang disinggung oleh Ketua PPATK tadi itu adalah pengakuan mereka ketika membuka rekening perbankan," kata Gus Ipul.
