Ada Temuan Penimbunan Minyak Goreng, Pemerintah Didesak Buat Kebijakan
Pekerja mengemas minyak goreng curah di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (5/1/2022). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Stok minyak goreng dilaporkan langka, terutama di pasar tradisional. Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menyeluruh dari hulu ke hilir untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng.
"Operasi pasar di beberapa daerah tidak akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Seharusnya kebijakan yang diambil dari hulu juga. Ada indikasi permainan harga oleh pihak-pihak tertentu yang perlu segera diselesaikan," kata LaNyalla lewat keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu (19/2/2022) dilansir ANTARA.
Baca Juga: Minyak Goreng Langka di Pasar, Pedagang Keluhkan Lambatnya Distribusi
1. Pemerintah harus perkuat koordinasi
Ilustrasi. Sejumlah warga antre membeli minyak goreng kemasan saat operasi pasar minyak goreng murah di Pinang, Kota Tangerang, Banten, Senin (10/1/2022). (ANTARA FOTO/Fauzan)LaNyalla meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan produsen dalam menjamin ketersediaan pasokan di masyarakat. Koordinasi itu dalam mengimplementasikan kebijakan minyak goreng, baik kebijakan terkait refraksi maupun terkait domestic market obligation (DMO) yang harus solid.
"Lalu aspek teknis penerapannya di lapangan harus tepat. Terakhir, harus tegas kepada pelaku usaha supaya tidak sengaja menahan pasokan dengan motif tertentu," ujarnya.
Baca Juga: Stok Minyak Goreng Langka, Pedagang Pasar Bantah Penimbunan
2. LaNyalla soroti kasus penimbunan
Editor’s picks
Pedagang menunjukkan minyak goreng curah di Pasar Agung, Depok, Jawa Barat, Rabu (8/12/2021). (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)LaNyalla juga menyorot temuan Satuan Tugas Pangan Sumatera Utara (Satgas Pangan Sumut) yang menemukan 1,1 juta kilogram (kg) minyak goreng tertumpuk di salah satu gudang di Deli Serdang.
"Aparat berwenang harus selalu monitoring dan sidak ke produsen dan distributor agar tidak ada yang melakukan penimbunan," tegasnya.
3. Pemerintah harus perhatikan pelaku usaha kecil
Seorang pedagang menimbang minyak goreng curah di salah satu kios di Pasar Senen, Jakarta, Rabu (2/2/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.Dia mengatakan pemerintah harus memperhatikan perjuangan rakyat untuk bisa menjalankan usaha kecilnya. Sedangkan pengusaha besar mendapat keuntungan dari tingginya harga CPO.
"Masyarakat kita menghadapi melambungnya harga minyak goreng sudah empat bulan lamanya. Hal ini pasti akan mempengaruhi pemulihan perekonomian masyarakat kelas bawah yang masih tertatih akibat dampak pandemi," papar dia.
Dia menyebut konsumen terbesar minyak goreng adalah pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. Dengan harga minyak goreng yang masih tinggi dan belum stabil, kata dia, pelaku UMKM-lah yang paling merasakan dampaknya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
