DPR Desak Kementan Validasi Akurat Data Pupuk untuk Cegah Kelangkaan
PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong distributor untuk meningkatkan stok pupuk nonsubsidi di kios-kios. (Dok. PT Pupuk Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian bisa memastikan validasi data pupuk dilakukukan seakurat mungkin agar kelangkaan tidak terjadi kembali. Hal ini penting terutama pada saat petani menghadapi musim tanam.
"Saya meminta Kementan agar melakukan validasi data terhadap daerah yang menggunakan pupuk sesuai dosis, dan daerah yang overdosis supaya ada pola penyaluran yang berbasis kebutuhan dosis pupuk setiap daerah," kata Johan Rosihan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Baca Juga: Pertanyakan Hasil Subsidi Pupuk Rp33 Triliun, Jokowi Geram!
1. Kelangkaan pupuk terjadi hampir setiap tahun
https://paktanidigital.com/artikel/bahaya-pupuk-kimia/#.X9y75nUQ_IUDia mengatakan kelangkaan pupuk hampir terjadi setiap tahun karena anggaran yang tidak memadai. Johan juga menyampaikan bahwa jumlah anggaran untuk pupuk subsidi tahun 2021 ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu.
Di sisi lain, menurutnya, penggunaan pupuk bersubisidi di beberapa daerah malah cenderung overdosis. Ia mengingatkan berdasarkan data BPS, sebanyak 51,91 persen petani belum memupuk sesuai dosis anjuran.
“Sedangkan alokasi pupuk yang disubsidi berjumlah 9 juta ton, sementara itu jumlah kebutuhan pupuk secara keseluruhan setiap tahun berkisar 23 juta ton dan tahun ini alokasi tersedia hanya 9 juta ton, jadi persentase ketersediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 40 persen dari kebutuhan pupuk,” tuturnya.
2. Pengawasan lemah dan tidak ada sanksi tegas atas penyimpangan penyaluran pupuk
Pupuk Indonesia percepat penyaluran ke gudang dan kios (Dok. Istimewa)Editor’s picks
Johan berpendapat penyebab persoalan penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain adalah lemahnya pengawasan dan tidak ada sanksi tegas terhadap berbagai penyimpangan penyaluran pupuk.
Hal tersebut, lanjutnya, berpotensi mengakibatkan kerawanan terjadi penimbunan pupuk oleh oknum dan penyimpangan penjualan pupuk yang tidak sesuai ketentuan. Ketua DPP PKS ini berharap dilakukan efisiensi pemupukan dengan cara Kementan memiliki basis data lahan untuk mendukung kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi dalam Rapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (5/4), menyebutkan pupuk bersubsidi berkontribusi dalam meningkatkan produksi gabah dan beras nasional pada tahun 2020 dan 2021.
3. DPR sempat tuding ada oknum distributor pupuk di Kemenko Perekonomian
Dok. Pupuk IndonesiaSebelumnya pada awal tahun ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebut ada oknum distibutor pupuk di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, di tengah persoalan kelangkaan pupuk di sejumlah daerah.
"Termasuk saya buka aja, ada oknum juga di Lapangan Banteng Kemenko jadi distributor pupuk karena ada urusan dengan Kemendag. Nanti dalam kesimpulan tolong dituliskan," kata Sudin, Senin (18/1/2021).
Dalam rapat yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy mengatakan Kementan resmi menaikan harga pupuk pada tahun ini lantaran kekurangan anggaran subsidi pupuk. "Berdasarkan rata-rata realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014-2018 diperlukan anggaran Rp32,584 triliun sehingga kekurangan anggaran Rp7,307 triliun," katanya.
Beberapa cara menutup kekurangan tersebut adalah dengan penurunan harga pokok produksi, perubahan formula NPK dan kenaikan harga eceran tertinggi pupuk. "Sehingga untuk menutup kebutuhan pupuk 2021 menjadi 9,123 juta ton bisa diatasi dengan simulasi tersebut," kata Edhy.
Baca Juga: DPR Sebut Ada Oknum Distributor Pupuk di Kemenko Perekonomian
Berita Terkini Lainnya
