Presidensi G20 Indonesia Harus Bahas Dampak Dominasi AS-China
Ilustrasi G20 (g20-indonesia.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presidensi G20 yang dipegang Indonesia dinilai memiliki misi penting bagi negara berkembang. Peneliti lembaga Transnational Institute Rachmi Hertanti menilai Presidensi G20 Indonesia harus bisa mengarahkan agenda ke pembahasan mengenai dampak dari dominasi Amerika Serikat dan China ke perekonomian negara berkembang.
"Dalam konteks kepentingan negara berkembang, seharusnya G20 di bawah presidensi Indonesia bisa digunakan untuk membahas mengenai dampak yang dirasakan oleh negara berkembang, khususnya di Asia, dari pertarungan dominasi AS-China ini," kata Rachmi Hertanti dalam keterangan di Jakarta, Minggu (29/5/2022).
Baca Juga: Mendag Ungkap Ancaman Ekonomi dan Perdagangan Global, Waspada!
1. Negara berkembang jangan sampai terjebak dalam aksi berpihak
Pixabay/dennies025Menurut dia, negara berkembang sangat bergantung dengan investasi dari dua kubu tersebut, untuk agenda pembangunan nasional mereka. Rachmi menegaskan bahwa negara berkembang di G20 harus konsisten tidak berposisi ataupun tidak terjebak dalam aksi berpihak ketika mendorong kepentingannya.
"Misalnya, bagaimana Indonesia dapat memastikan seluruh negara berkembang dan miskin di dunia dapat mengakses vaksin termasuk pasokan bahan baku dan teknologi untuk memproduksi vaksin sebagai bentuk kemandirian produksi," ujar mantan Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) tersebut.
Baca Juga: Mengenal Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, Strategi AS Lawan China?
2. Indonesia harus pimpin pembahasan aturan multilateral
Editor’s picks
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di markas PBB New York. (Dok. Kementerian Luar Negeri)Indonesia, lanjutnya, harus dapat memimpin pembahasan mengenai aturan multilateral, khususnya terkait dengan fleksibilitas dan perlakuan khusus yang sangat dibutuhkan bagi negara berkembang dan kurang berkembang. Menurut Rachmi, aturan tersebut membuka ruang untuk pembangunan industrialisasi.
"Termasuk, bagaimana Indonesia dapat memimpin pembahasan mengenai penolakan terhadap Tindakan unilateral perdagangan dari beberapa negara maju yang pada akhirnya menghambat akses pasar negara berkembang dan berdampak pada berbagai Tindakan diskriminasi," katanya.
Baca Juga: AS Gandeng Kemitraan Ekonomi 12 Negara Indo-Pasifik, Ada Indonesia
3. Kerangka Indo-Pasifik bisa menjadi katalisator
Presiden AS Joe Biden (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)Agenda Indo-Pasifik ASEAN, menurutnya, bisa menjadi katalisator dari konflik yang ada, di mana ASEAN berpeluang menjadi penentu permainan.
"Tapi tentu, syaratnya harus kompak. Ini yang sulit, karena ASEAN sendiri terpecah-pecah, khususnya ketika menyikapi konflik laut China Selatan," kata lulusan program master dari Hukum Perdagangan Internasional UI itu.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meluncurkan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) bersama 12 negara mitra tahap awal, termasuk Indonesia. Dalam pernyataan yang dirilis Selasa (24/5/2022), Gedung Putih menyebutkan kerangka kerja itu akan mewujudkan ekonomi yang lebih kuat, lebih adil, lebih tangguh bagi para keluarga, pekerja, dan kalangan pebisnis di AS dan kawasan Indo-Pasifik.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
