Harga Minyak Naik, Pinjaman IMF Pakistan Terancam
Ilustrasi kenaikan harga minyak (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Selain dilanda krisis politik, Pakistan masih menghadapi krisis ekonomi. Situasi ini dapat menjadi lebih buruk akibat keputusan rezim baru yang memutuskan untuk menaikkan harga bensin sebesar Rs 83,5 rupee dan 119 rupee per liter sejak Sabtu (16/4/2022).
Perdana Menteri baru Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan ekonomi negara itu telah mengalami stagnasi di bawah pendahulunya Imran Khan. Pemerintah baru Pakistan itu telah mempertahankan harga bahan bakar yang tinggi yang dapat terus menempatkan program pinjaman penting negara senilai 6 miliar dolar AS dalam risiko.
Baca Juga: 7 Fakta Seputar Penggulingan PM Pakistan Imran Khan
1. Rezim baru Pakistan telah membahayakan perjanjian dengan IMF sebelumnya
Pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif memutuskan harga bensin pada 149,86 rupee per liter dan solar pada 144,15 rupee per liter, kata Kementerian Keuangan Pakistan, dilansir BNN Bloomberg. Pemerintah Pakistan berdalih kebijakan tersebut untuk membantu masyarakat "biasa".
Rezim baru menggantikan pemerintah Imran Khan minggu ini yang membahayakan perjanjian pinjaman dengan IMF untuk mengurangi harga hingga Juni 2022 mendatang. Program pinjaman bagi Pakistan yang tertunda dipandang sebagai tantangan paling mendesak bagi pemerintah yang akan datang.
Cadangan devisa negara telah turun secara signifikan dan rupee jatuh ke rekor terendah bulan ini sebelum pulih minggu ini. Sekitar setengah dari program IMF senilai 3 miliar dolar AS dijadwalkan akan cair tahun ini jika semua ketentuan perjanjian berjalan dengan lancar.
Baca Juga: Pakistan Lantik Shehbaz Sharif Jadi PM Baru, India Inginkan Perdamaian
2. Kebijakan menaikkan harga bensin dan solar dapat mengancam perekonomian Pakistan
Editor’s picks
Dalam pesan Twitter, mantan Menteri Energi Pakistan, Hammad Azhar, dan orang yang saat ini menjadi Focal Person for Economy Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) menulis,
"Pada pajak umum, kenaikan tarif yang diminta OGRA adalah Rs 21/liter dalam Bensin dan Rs 51/liter solar. Inilah perbedaan yang disubsidi oleh pemerintah PTI secara efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat,"
Dilansir The Economic Times, dia juga menyentil rezim baru karena telah menaikkan harga minyak. Azhar mengatakan harga bensin dan solar tidak boleh dinaikkan demi menjaga kestabilan perekonomian di Pakistan.
"Perdana Menteri baru telah mengatakan bahwa harga bensin / solar tidak boleh dinaikkan untuk menyelamatkan bangsa. Shahid Khaqan masih mengatakan bahwa harga yang dipertahankan oleh pemerintah sebelumnya adalah demi ketenaran yang murah. Siapakah orang-orang ini?" tambah Azhar.
Baca Juga: 9 Fakta Pakistan, Negara Bersejarah Ribuan Abad yang Langganan Kudeta
3. Kebijakan menaikkan harga minyak dan solar tak sejalan dengan target IMF
Keputusan menaikkan harga minyak dan solar dianggap tak sejalan dengan prinsip dan target IMF. Kebijakan tersebut membawa negara itu “lebih jauh dari target IMF,” kata Amreen Soorani, kepala penelitian di JS Global Capital Ltd, dilansir Bloomberg.
Di sisi lain, pemerintah baru Pakistan baru ingin bekerja dengan IMF untuk menstabilkan ekonomi dan akan berbicara dengan pemberi pinjaman untuk melanjutkan program kata Miftah Ismail, pembantu ekonomi Perdana Menteri.
Belum diketahui bagaimana langkah IMF untuk mengurangi risiko pinjaman untuk negara Pakistan kedepannya. Yang jelas, terdapat potensi perekonomian Pakistan masih stagnan layaknya saat berada di rezim Imran Khan.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
