Akui Ada Pemotongan Jam Istirahat, Menaker: Tidak Semua Sektor Usaha

Aturan tidak berlaku sama untuk semua jenis pekerjaan

Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui ada pengurangan jam kerja istirahat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini merupakan perubahan dari aturan jam kerja di undang-undang sebelumnya, UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Mengenai ketentuan waktu kerja dan istirahat. ini banyak sekali terjadi distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana UU 13/2003 dan menambah ketentuan baru mengenai ketentuan waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu," katanya, Rabu (7/10/2020).

1. Beberapa jenis pekerjaan akan mengalami pengurangan jam kerja

Akui Ada Pemotongan Jam Istirahat, Menaker: Tidak Semua Sektor UsahaMenteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat menyampaikan Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah pada Senin, 10 Agustus 2020 di Istana Kepresidenan Jakarta (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Dia menjelaskan waktu kerja yang tetap seperti dalam undang-undang sebelumnya yakni tujuh jam per hari, dan 40 jam per minggu untuk enam hari kerja atau delapan jam per hari dan 40 jam seminggu untuk lima hari kerja. Hal ini diatur pada Pasal 77 ayat (2) disebutkan, waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Selain itu, menurut dia ada beberapa jenis pekerjaan yang mendapat pengurangan jam kerja, lantaran sudah digantikan oleh teknologi.

"Ini buat perlindunyan pekerja atau buruh pada bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era eco-digital saat ini berkembang sangat dinamis. Jadi benar- benar mengakomodasi kondisi tenagakerja akibat cepatnya ekonomi digital," ujarnya.

Baca Juga: Perbedaan Pasal-pasal Omnibus Law Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan

2. Perbedaan pasal waktu kerja di UU Ciptaker dan Ketenagakerjaan

Akui Ada Pemotongan Jam Istirahat, Menaker: Tidak Semua Sektor UsahaIlustrasi pekerja (IDN Times/Dwi Agustiar)

Waktu kerja buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) ditetapkan maksimal delapan jam sehari. Pada pembahasan tingkat akhir, sejumlah pasal menjadi perdebatan, di antaranya Pasal 77 dan 78 tentang jam kerja.

Sebelumnya pada pembahasan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja), buruh mengeluhkan Pasal 77A berkaitan dengan tambahan jam kerja tergantung pada kebijakan perusahaan. Hanya ada ketentuan waktu kerja paling lama 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Tidak ada aturan tentang jumlah hari kerja. Namun, pasal ini akhirnya dikembalikan seperti aturan pada UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Di sisi lain dalam pembahasan wkatu kerja di UU Cipta Kerja terjadi perpanjangan waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Di UU Ketenagakerjaan, waktu lembur maksimal adalah 3 jam per hari dan 14 jam per minggu.

3. RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU Senin 5 Oktober

Akui Ada Pemotongan Jam Istirahat, Menaker: Tidak Semua Sektor UsahaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Waktu kerja menjadi salah satu poin yang dikritik dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Meski menuai protes dari berbagai pihak, terutama buruh, RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI, pada Senin 5 Oktober lalu.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan pandangan akhirnya terhadap RUU Ciptaker. Dia menjelaskan RUU Ciptaker ini disepakati oleh 7 fraksi, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, NasDem, dan PAN. Sedangkan dua fraksi uang menolak, yaitu Demokrat dan PKS. Bahkan anggota DPR dari Fraksi Demokrat walk out dari rapat paripurna.

Rancangan Omnibus Law Cipta Kerja pertama kali disampaikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada Ketua DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020.

Baca Juga: Jadi Poin Krusial UU Ciptaker, Waktu Kerja Tetap Maksimal 8 Jam Sehari

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya