Diusulkan Bubar oleh Ahok, Ini Respons Kementerian BUMN
Instagram.com/@basukibtp
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri BUMN merespons usulan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk membubarkan Kementerian BUMN yang dinilai tidak efisien dalam tata kelola perusahaan pelat merah selama ini.
Dalam video yang diunggah oleh YouToube Channel POIN, Ahok mengatakan bahwa Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan dan digantikan dengan pembentukan superholding seperti yang dilakukan pemerintah Singapura melalui Temasek.
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta agar wacana superholding jangan direspons secara terburu-buru.
"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding. Itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif nggak? Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini, masih jauh dari pemikiran superholding, jauh sekali," katanya kepada awak media, Rabu (16/9/2020).
1. Rantai pasok antar-BUMN harus berjalan baik
Gedung BUMN. (IDN Times/Indiana Malia)Menurutnya, sebelum sampai pada pembentukan superholding, supply chain antar-BUMN harus berjalan dengan baik. Dia menyebut, sejatinya superholding sudah dicanangkan Kementerian BUMN sejak lama. Namun saat ini, rantai pasok antar BUMN masih perlu diperbaiki.
"Jadi nanti kita lihat dengan kondisi supply chain supply chain antara klaster-klaster, misalnya klaster pertanian gitu. Itu adalah cara-cara kita untuk bagaimana membangun supply chain end-to-end dari BUMN yang satu sampai akhir gitu. BUMN farmasi, bagaimana kita gabungkan rumah sakit yang tercecer dan bergabung jadi RS BUMN dengan IHC," ujarnya.
Baca Juga: Ahok Kritik Direksi Pertamina, Stafsus: Dia Juga dari Kementerian BUMN
2. Erick memastikan superholding akan terbentuk secara bertahap
Erick Thohir pastikan Bio Farma siap produksi 250 juta dosis vaksin COVID-19 per tahun di akhir tahun 2020 (Dok. Kementerian BUMN)Arya mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir akan memastikan hal tersebut berjalan sesuai rencana terlebih dahulu, kemudian barulah Kementerian BUMN bisa melangkah ke arah pembentukan superholding.
"Itu yang kita sampaikan juga di DPR. Di Komisi 6 sudah kita sampaikan mengenai strategi kita mengenai klaster-klaster, dan DPR juga melihat itu adalah cara langkah kita untuk bisa mendapatkan kondisi saat ini yang terbaik,"ucapnya.
3. Ahok minta Kementerian BUMN diubah menjadi Indonesia in Corporation
Menteri BUMN Erick Thohir kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta. Dia meninjau dan melihat fasilitas dan perlengkapan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Bandara Soetta (IDN Times/Candra Irawan)Sebelumnya dalam video yang diunggah di Channel YouToube POIN, Ahok menyebut setelah dibentuk menjadi superholding, Kementerian BUMN sebaiknya diberi nama Indonesia in Corportaion.
"Kita harus membangun semacam Temasek, Indonesia Corporation," tuturnya
Dalam video tersebut, Ahok juga menyebut bobroknya Pertamina, seperti adanya praktek komisaris titipan hingga direksi yang sering melobi menteri.
Baca Juga: Ahok Tuding Direksi Suka Lobi-lobi ke Menteri, Ini Jawaban Pertamina
Berita Terkini Lainnya
