Ekonom: 100 Hari Kerja, Jokowi Tidak Buat Perubahan
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ekonom sekaligus Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menggap kebijakan dalam 100 hari kerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin tidak sebaik saat periode jilid I.
Pemerintahan Jokowi jilid II genap seratus hari pada Senin (27/1) lalu. Piter menilai Jokowi belum membuat perubahan apapun di periode keduanya.
"Dalam 100 hari ini, sebenarnya belum ada indikator yg bisa dijadikan dasar penilaian. Pertumbuhan ekonomi adalah hasil kinerja periode pertama," katanya kepada IDN Times, Kamis (30/1).
1. Jokowi dinilai banyak mengambil kebijakan dengan pertimbangan politik
IDN Times/Debbie SutrisnoIa menuturkan banyak kebijakan yang diambil Jokowi dengan penuh pertimbangan politik.
"Mulai dari pilihan menteri yang sangat terkesan menyeimbangkan (bagi-bagi) kekuasaan, hingga kebijakan yang terkesan berkompromi dengan pihak-pihak yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi," ujarnya.
Baca Juga: 100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Mahasiswa: Banyak Blundernya!
2. Pertumbuhan ekonomi 7 persen hanya mimpi
Ilustrasi investasi. IDN Times/Mia AmaliaEditor’s picks
Pada 2019 lalu, Jokowi sempat menuturkan akan menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di 6-7 persen pada periode kedua kepemimpinanya. Menurut Piter, keinginan untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi hingga di atas 7 persen itu harus dikubur dalam-dalam ketika kebijakan-kebijakan yang diambil justru bersifat menahan pertumbuhan ekonomi.
"Daya beli masyarakat yang terpangkas oleh penurunan harga komoditas di pasar global semakin tertekan dengan kebijakan-kebijakan seperti menaikkan iuran BPJS dan cukai rokok, menyesuaikan tarif tol, hingga mengubah pola penyaluran subsidi gas," paparnya tentang berbagai kebijakan yang melemahkan itu.
"Semua ini semakin mengurangi daya beli masyarakat yang akan berujung pada melambatnya pertumbuhan konsumsi," tambahnya.
3. Namun, ada pula kebijakan positif yang harus diapresiasi dari Jokowi
Miniatur desain ibu kota negara baru yang berhasil terpilih. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Kendati begitu, kata Piter, ada beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi yang harus diapresiasi. Di antaranya, Ketegasan presiden Jokowi menghadapi diskriminasi Uni Eropa terhadap produk CPO yaitu dengan kebijakan B20 dan B30 berdampak sangat positif terhadap perkembangan harga CPO di pasar global.
"Selama tahun 2020, dengan asumsi wabah virus corona dapat diatasi dengan cepat, harga CPO diperkirakan akan terus membaik dan akan memperbaiki pendapatan masyarakat yang bergantung kepada produk CPO," ujarnya.
Kebijakan lain yang harus diapresiasi kata Piter terkait pemindahan ibu kota negara meski belum direalisasikan.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: Mahasiswa Bandung Kritik Persoalan Ekonomi di 100 Hari Jokowi-Maruf
Topik:
Berita Terkini Lainnya
