Laporan Tahunan KSP Klaim Jokowi Sudah Wujudkan Energi Berkeadilan
Ilustrasi Minyak dan OPEC (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kantor Staf Presiden (KSP) dalam laporan tahunannya, mengklaim Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakilnya Ma'ruf Amin mampu memberikan keadilan pada akses energi bagi rakyat. Laporan itu dirilis bertepatan dengan setahun Jokowi-Ma'ruf menjabat pada 20 Oktober 2021.
Menurut laporan itu, Jokowi dan Ma'ruf mampu menjadikan migas bukan sebagai barang mewah khususnya untuk masyarakat pedalaman dan terisolir, masyarakat berpendapat rendah pun saat ini juga mendapatkan akses yang sama.
Lantas apa yang mendasari KSP merilis bahwa Jokow dan Ma'ruf mampu mewujudkan mimpi, menjadikan energi berkeadilan?
1. Memangkas harga gas
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers soal UU Cipta Kerja (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Pada awal tahun 2020 tepatnya Januari, dilakukan rapat terbatas terkait ketersediaan harga gas untuk industri. "Kita kalah terus, produk-produk kita (kalah bersaing), gara-gara harga gas kita yang mahal,” kata Presiden dalam rapat terbatas awal tahun 2020.
Kemudian, pada Februari 2020, dilakukan rapat terbatas terkait penurunan harga gas bumi. Presiden mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Lalu pada April 2020, peraturan menteri dikeluarkan dan pada Juni 2020 realisasi penurunan harga gas dilakukan.
"Penurunan harga gas dengan mengurangi jatah Pemerintah. Gas bumi memiliki porsi sangat besar pada struktur biaya produksi. Keputusan enurunkan harga gas langsung berpengaruh pada daya saing produk industri," tulis laporan KSP.
Baca Juga: Siapkah Indonesia Beralih dari Energi Fosil ke Energi Terbarukan?
2. Bertekad jadi pemain utama di bidang energi
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Laporan itu menyebut energi masa depan adalah energi bersih. Tren dunia otomotif mengalami perubahan besar dengan hadirnya kendaraan listrik. "Indonesia tidak ingin hanya menjadi konsumen namun, bertekad menjadi pemain utama. Ekosistem pun disiapkan di masa pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf," tulis laporan itu.
Percepatan pembangunan pembangkit berbasis EBT, seperti PLTA, tenaga surya, hingga panas bumi. Target tahun 2025 penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencapai 23 persen. Angka itu optimistis dibandingkan capaian tahun ini yang kurang dari 15 persen.
3 . Proses menjadikan Indonesia menjadi pemain utama di energi
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Pada Januari 2019, pemerintah melakukan rapat terbatas terkait kendaraan listrik.
Peluang Indonesia menjadi pemain di Industri kendaraan listrik, disebut sangat besar karena Indonesia memiliki Nikel, Kobalt, dan Mangan.
Lalu pada Agustus 2019, diterbitkan Perpres No 55 tahun 2019 terkait kendaraan listrik sebagai solusi mengurangi konsumsi BBM dan menjaga kualitas udara. Kemudian pada Oktober 2019 PP 73 terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), merubah perhitungan cc kendaraan menjadi jumlah emisi diterbitkan.
Teranyar, Agustus dan September 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Permenhub 45/2020,Permen ESDM 13/2020, Permendagri No. 8/2020, Permenperin No. 27 dan 28/2020
Baca Juga: Setahun Jokowi dan Ma'ruf, Apa Kabar Janji soal Transformasi Ekonomi?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
