Mantan Mentan Sebut Data Lahan Sawah BPS 92 Persen Tak Akurat

Dapat membuat subsidi pupuk berkurang

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengklaim data lahan sawah yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian ATR/BPN melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA) sangat tidak akurat. Ia mengatakan setelah dilakukan pengecekan ulang, data lahan sawah yang dikeluarkan BPS setelah dikaji tidak akurat 92 persen.

"Data pangan yang ada dengan teknkologi tinggi dan satelit itu salah. Kami crosscheck dengan tim. Tenryata setelah dicek 92 persen sampel yang diambil salah," katanya di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (25/10).

1. Data itu akan berdampak pada kuota subsidi

Mantan Mentan Sebut Data Lahan Sawah BPS 92 Persen Tak AkuratIDN Times / Auriga Agustina

Dia mengatakan kesalahan data itu akan berdampak terhadap mengurangnya kuota subsidi pupuk hingga 600 ribu ton pada 2021. Selanjutnya, ia mengatakan data yang valid di sektor pertanian itu hanya ada dua.

"Jadi data itu ada dua. Kalau tidak data pertanian, itu data mafia," ucapnya.

Baca Juga: Inflasi Pangan Capai 5,49 Persen, PR Buat Kabinet Baru

2. Data satelit lahan di Banyuasin tidak sesuai

Mantan Mentan Sebut Data Lahan Sawah BPS 92 Persen Tak AkuratIDN Times / Auriga Agustina

Dia juga menyoroti hasil pantauan satelit lahan sawah di dalam data BPS tersebut. Dia menyebut data lahan sawah di beberapa wilayah seperti Banyuasin, Sumatera Selatan yang sangat tidak tepat.

"Yang menyedihkan adalah Banyausin, ada 9.700 ha tapi dalam satelit nol, itu salah satunya. Yang menyedihkan juga di Jawa Timur, ada 200 ribu tambahan," ungkap dia.

3. Amran telah menyurati Sri Mulyani

Mantan Mentan Sebut Data Lahan Sawah BPS 92 Persen Tak AkuratIDN Times / Auriga Agustina

Ia juga mengaku telah menerima 130 surat protes dari berbagai bupati akibat kesalahan data tersebut. Oleh karena hal itu, Amran pun kemudian menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Apa ada mafia? Tunjukkan yang terakhir. Bagaimana orang bekerja data ini dipersempit tak hanya pupuk, juga impor yang masuk, paparan data mafia pangan. 74 ada yang kami blacklist," jelasnya.

Baca Juga: Data Pangan Berpolemik, Ini 3 Rekomendasi untuk Presiden Terpilih

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya