OJK Minta Perusahaan Asuransi Punya Direktur Kepatuhan
IDN Times / Auriga Agustina
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan industri asuransi setelah terungkapnya sejumlah kasus gagal bayar.
Tahun lalu, OJK merilis Peraturan OJK (POJK) Nomor 43/2019 tentang perubahan atas POJK Nomor 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK Ariastiadi mengatakan POJK baru tersebut mewajibkan perusahaan asuransi memiliki direktur kepatuhan atau anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
"Tetap ada direktur yang bertanggung jawab pada kepatuhan dan bisa dirangkap. Tapi direktur ini tetap harus independen supaya tak ada kepentingan," kata Ariastiadi di Gedung Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Kamis (13/2).
1. Direksi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota direksi lain
IDN Times / Auriga AgustinaDalam POJK Nomor 43/2019 menyebutkan direksi kepatuhan perusahaan asuransi tidak dapat dirangkap oleh anggota direksi yang membawahi fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.
"Prinsipnya harus independen ke fungsi yang berkaitan dengan bisnis dan operasional. Kalau dia merangkap kepatuhan dan bisnis, itu akan menimbulkan konflik," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Restui OJK Mereformasi Industri Asuransi dan Dana Pensiun
2. Beleid diberlakukan karena tak semua perusahaan asuransi memiliki modal yang sama
IDN Times / Auriga AgustinaMenurutnya revisi beleid tersebut dilakukan oleh regulator karena tak semua perusahaan asuransi memiliki modal yang sama.
Adapun bagi perusahaan asuransi yang memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi, OJK bisa meminta perusahaan asuransi tersebut menunjuk direktur kepatuhan.
3. Baru ada 25 perusahaan yang memiliki direktur kepatuhan
IDN Times / Auriga AgustinaKarena kewajiban perusahaan asuransi menunjuk direktur kepatuhan memberatkan bagi sebagian perusahaan asuransi, maka dari itu hingga kini baru ada 25 dari 130 perusahaan asuransi yang memiliki direktur kepatuhan.
"Sehingga, dengan POJK baru ini bisa saja direktur manajemen risiko merangkap direktur kepatuhan, lebih fleksibel. Dengan peraturan baru, perusahaan asuransi bisa mengoptimalkan direksi yang ada," ujarnya.
Baca Juga: Buntut Jiwasraya, OJK Reformasi Pengawasan Asuransi dan Dana Pensiun
Topik:
Berita Terkini Lainnya
