Pemindahan Ibu Kota Negara Dinilai Akan Timbulkan Ketimpangan Baru
(Ilustrasi pemindahan ibu kota) IDN Times/Arief Rahmat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times -Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, tepatnya ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Terutama karena pendapatan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) di ibu kota baru dengan masyarakat sekitar ibu kota baru, dinilai cukup berbeda.
"Karena sebenarnya ada gap pendapatan, ASN itu sebagian besar kelas menengah atas, nah rata-rata dari sisi upah minimumnya di atas. Sementara penduduk lokal ibu kota baru, sebagian besar kerja di komoditas, sekarang kondisinya ada harga komoditas yang rendah, sehingga menekan pendapatan mereka," kata Bhima di Gedung Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).
Baca Juga: INDEF: Millennial Terancam Tidak Punya Rumah di Ibu Kota Baru
1 . Bisa mengancam rasio gini
IDN Times / Auriga AgustinaApabila ibu kota dipindahkan, lanjut Bhima, justru akan membuat jurang pendapatan antara pendatang dan penduduk sekitar menjadi lebih luas. Potensi tersebut tentu bisa mengancam indeks rasio gini yang bisa ikut meningkat.
"Itu bisa menimbulkan ketimpangan nanti, rasio gini bisa meningkat, bahkan selama pembangunan ibu kota baru itu akan meningkat juga rasio gini," tuturnya.
2. Tingkat kriminalitas diprediksi lebih besar
IDN Times / Auriga AgustinaEditor’s picks
Hal itu, lanjut Bhima, juga bisa memicu tingkat kriminalitas yang lebih tinggi di wilayah ibu kota baru.
"Kriminalitasnya akan lebih mengerikan. Di Jakarta berapa sih penduduk miskinnya?
Misal PNS mobilnya kinclong, penduduk asli sana cuma melongo, ini risikonya lebih besar," ucapnya.
3. Belum bisa memberi dampak untuk ekonomi regional dan mengurai kemacetan
IDN Times / Auriga AgustinaBhima pun tak yakin, jika pembangunan ibu kota baru bisa memberikan dampak bagi ekonomi regional, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan INDEF tahun ini, pembangunan ibu kota baru hanya ikut mendorong perekonomian Kalimantan Timur.
"Artinya, satu Kalimantan pun tidak bergerak naik karena adanya pembangunan ibu kota baru, apalagi pertumbuhan ekonomi secara nasional," ujarnya.
Selain itu, pemindahan ibu kota baru dinilainya belum bisa mengurai kemacetan di Jakarta, lantaran kendaraan warga penduduk Jakarta, tak sebanding dengan kendaraan milik pemerintah yang akan diboyong ke Kalimantan.
"Yang bener aja, mobil dinas cuma 150 ribuan, yang bikin sumpek orang yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, yang non-PNS, mahasiswa jumlah kendaraannya 17 juta, gak signifikan lah," tuturnya.
Baca Juga: Rekor sebagai Jembatan Terpanjang di Indonesia Ada di Ibu Kota Baru!
Berita Terkini Lainnya
