Comscore Tracker

Sah, BI dan Kemenkeu Sepakat Berbagi Beban untuk Memulihkan Ekonomi

Ada tiga skema pembagian beban antara BI dan Kemenkeu

Jakarta, IDN Times - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, sepakat untuk berbagi beban atau burden sharing dalam penanganan COVID-19 dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Ini sebagai bentuk komitmen untuk tugas kenegaraan dalam kondisi extra ordinary. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan dalam Raker Komisi XI DPR RI tanggal 29 Juni 2020, skema burden sharing antara Bank Indonesia dengan Pemerintah," kata Perry, Senin (6/7/2020).

Baca Juga: Sambut New Normal, Bank Indonesia Turunkan Persentase Karyawan WFH 

1. Ada tiga skema pembagian beban untuk pemulihan ekonomi

Sah, BI dan Kemenkeu Sepakat Berbagi Beban untuk Memulihkan EkonomiGubernur BI Perry Warjiyo (Tangkapan Layar Youtube BI)

Perry menjelaskan, dalam keputusan yang dibuat bersama pemerintah, terdapat tiga skema dalam pembagian beban pemulihan ekonomi. Skema pertama yakni burden sharing seperti 29 Juni 2020 atas dasar pendanaan Rp574,59 triliun, dengan menyamakan skema burden sharing untuk non-public goods korporasi sama dengan UMKM menjadi BI reverse repo rate dikurangi diskon 1 persen.

Dalam skenario pembelian SBN khusus untuk public goods, UMKM, dan korporasi, BI membeli langsung SBN khusus di 2020 sebesar Rp574,59 dengan kupon sama dengan BI reverse repo rate, dengan tenor tiga bulan.

"Dalam skema ini, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk pendanaan APBN public goods, UMKM, dan korporasi dengan total Rp574,59 triliun," katanya.

2. BI membeli SBN khusus untuk pendanaan APBN Public Goods senilai total Rp397,56 triliun

Sah, BI dan Kemenkeu Sepakat Berbagi Beban untuk Memulihkan EkonomiGubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan kondisi Ekonomi terkini (Tangkapan Layar Bank Indonesia)

Sedangkan skema kedua yakni BI membeli SBN khusus untuk pendanaan APBN Public Goods dengan total Rp397,56 triliun. Skenarionya, BI membeli SBN khusus 2020 sebesar Rp397,56 triliun saja dengan kupon SBN khusus sama dengan BI reverse repo rate, tenor tiga bulan.

Mekanisme burden sharing tetap berdasarkan total SBN Rp574,56 triliun dengan rincian beban pemerintah 0 persen, semua beban BI untuk SBN khusus public goods sebesar Rp397,56 triliun.

"BI juga menawarkan skenario diskon 4,06 persen , beban pemerintah 3,30 persen untuk UMKM Rp123,46 triliun dan korporasi Rp53,57 triliun," kata Perry.

3. Pemerintah menerbitkan Zero Coupon Bonds kepada BI

Sah, BI dan Kemenkeu Sepakat Berbagi Beban untuk Memulihkan EkonomiGubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (Youtube/Bank Indonesia)

Ketiga, pemerintah menerbitkan Zero Coupon Bonds kepada BI untuk pendanaan APBN Public Goods senilai Rp397,56 triliun. Skema burden sharing untuk non-public goods – korporasi sama dengan untuk UMKM dengan beban pemerintah 3,30 persen.

"Zero coupon bonds adalah suatu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya. Obligasi ini diperdagangkan dengan menggunakan harga diskonto (Bond Price) dari nilai nominal (Face Value),"ujarnya.

Baca Juga: Bank Dunia Kucurkan Pinjaman Rp3,6 T untuk Indonesia Tangani COVID-19

Topic:

  • Auriga Agustina
  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya