Serikat Pekerja BUMN: Hari Buruh Terkelam, PHK Terbesar dalam Sejarah
Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Hari buruh sedunia alias May Day, yang menjadi penanda perjuangan bagi para buruh untuk mengubah nasib kesejahteraan berlangsung sangat berbeda tahun ini. Tidak seperti 1 Mei pada tahun-tahun biasanya, tidak ada aksi protes maupun perayaan peringatan May Day.
"Kelam karena saat May Day tahun ini merupakan hari terjadinya PHK massal di seluruh dunia yang terbesar sepanjang sejarah mengalahkan The Great Depression tahun 1932. Akibat dampak pandemik virus corona, miliaran buruh formal dan informal kehilangan pekerjaan dan pendapatannya," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu,
Arief Poyuono melalui keterangannya, Jumat (1/5).
1. Momentum buruh dengan pengusaha dan pemerintah bersatu menyelamatkan ekonomi RI
Ilustrasi pekerja. IDN Times/Lia HutasoitDalam kondisi seperti ini, menurutnya, May Day kali ini harus dijadikan sebagai momentum bagi para buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia.
"Pemerintah, pengusaha, dan buruh harus bersatu membangkitkan kembali perekonomian agar tercipta lapangan kerja kembali seperti biasa," ujarnya.
Baca Juga: Buruh: Kartu Pra Kerja Tak Jadi Solusi Bagi Kami yang Kena PHK
2. Berikut insentif yang diharapkan para buruh
Serikat buruh gelar aksi tolak omnibus law di Kantor DPRD Sumsel (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Editor’s picks
Untuk itu dia berharap pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang terkena dampak COVID-19 sehingga harus merumahkan dan melakukan PHK para buruhnya.
"Bisa dalam bentuk penghapusan pajak Pph buruh dan perusahaan, menurunkan pajak pertambahan nilai agar bisa membantu keuangan perusahaan serta harga harga barang bisa murah dan bersaing di pasar dunia," ujarnya.
Kemudian, kata dia, pemerintah harus bisa melakukan bailout untuk kompensasi PHK para buruh dari perusahaan. Tentunya, itu dilakukan dengan kebijakan yang terkontrol dan terawasi dengan baik, agar tidak disalahgunakan oleh para pengusaha.
"Ya semacam BLBI untuk PHK buruh lah dengan zero bunga yang nantinya bisa di bayarkan oleh pengusaha. Dengan demikian, buruh yang di PHK bisa membuka usaha dengan dana kompensasi PHK,"tuturnya.
3. Pemerintah diminta percepat program Kartu Prakerja
Ilustrasi Kartu Prakerja (IDN Times/Arief Rahmat)Lalu terakhir, dia mengatakan pemerintah harus segera mempercepat berjalannya program Kartu Prakerja agar bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk buruh yang di-PHK.
"Kami organisasi buruh merasa berterima kasih kalau perusahaan masih baru pada tahap merumahkan karyawannya dan memberikan gaji tidak full," ucapnya.
Baca Juga: Curhat Buruh: May Day 2020 Paling Kelam Bagi Buruh
Berita Terkini Lainnya
