[WANSUS] Arya Sinulingga, Stafsus yang Blak-blakan soal Komisaris BUMN

Ada yang khawatir kalau kita sebagai kelinci percobaan, itu bagaimana?

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Gaklah, itu rebutan semua loh dengan Sinovac ini. Jadi ada yang berbarengan dengan kita yang lagi dites itu ada di Bangladesh, Turki, kemudian Brasil. Jadi bukan negara kita sendirian, itu ketakutan-ketakutan yang ada lah ya. Makanya saya bilang daripada takut-takut saya mau jadi relawan juga gitu, supaya jangan khawatirlah.

Nah, motivasi Anda jadi relawan ini karena tergerak hati sendiri atau ada dari dorongan tertentu?

IDN Times/Auriga Agustina

Yang pasti kan ini virus yang melanda dunia gitu ya, tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunialah itu terkena dampaknya, gak hanya masalah kesehatan juga berdampak ekonomi. Karena itu, ketika ada vaksin ditemukan maka ini kan suatu lompatan besar untuk kita untuk bisa menanggulangi COVID-19atau corona. Kalau coronanya tertanggulangi dengan baik maka ekonomi juga akan cepat pulih dengan baik juga. Jadi keselamatan kesehatan terjamin, keselamatan ekonomi juga terjamin.

Nah, vaksin ini karena masih belum diproduksi secara massal, ini kan punya tahapan-tahapan uji klinis ya. Tahap uji klinis pertama sudah dilalui dan kedua dilalui. Nah, sekarang dibutuhkan untuk lebih banyak dari beberapa negara termasuk Indonesia. Di sini kan dibutuhkan orang untuk dilakukan pengetesan sebagai uji klinis ya kan gitu.

Karena itu saya lihat, kita perlu ada orang-orang yang mau jadi relawan karena ini menyangkut kemanusiaan dan menyangkut tidak hanya untuk Indonesia, butuh banyak oranglah intinya. Kalau ini nanti berhasil, ini bisa jadi sumbangan terbesar juga bagi kemanusiaan di dunia begitu. Makanya saya lihat ini adalah dorongan kenapa kita tidak ikut? Kenapa harus nunggu orang lain yang ikut? Makanya saya maju.

2. Para relawan ini apakah harus menetap dulu di Bandung? Seperti apa prosesnya?

IDN Times/Auriga Agustina

Oh gak, karena memang ini ada beberapa tahap tapi memang saya harus ke Bandung rutin dalam dua minggu. Misalnya saya nanti pertama saya akan disuntik dua kali, dites darah saya, diperiksa semua, setelah itu langsung kembali beraktivitas seperti biasa.

Dua minggu kemudian, saya harus datang lagi nanti di tes lagi, diambil darah saya lagi, dua minggu kedepan diambil lagi, setelah itu 30 hari diambil lagi, beberapa bulan tahapnya akan diambil. Jadi saya akan bolak-balik ke Bandung, gitu. Gak harus stay ya, tapi saya harus siap bolak-balik, jadi saya tidak boleh absen sekalipun ketika dites.

3. Kabarnya sejak Anda mendaftar, banyak sekali warga yang ikut mendaftar jadi relawan? Ada berapa jumlahnya?

Ilustrasi Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Jumlahnya sih saya belum tahu, tapi ini ada yang kabarnya saya dapat informasi ada mantan menteri pun mau gabung juga, ada juga presenter pria yang WhatsApp saya juga mau ikutan, saya bilang “ayo kita ramai-ramai Ini kan demi kemanusiaan".

Tadi malah ada yang masuk ke saya itu beberapa daftar orang-orang Bandung juga ya, tapi saya bilang sih lebih baik yang di Bandung yang diutamakan. Karena apa, mereka gak perlu bolak-balik. Kalau saya kan memang saya sudah minta waktu untuk bisa bolak-balik, gitu.

Ada berapa relawan yang dibutuhkan?

Sekitar 1600 sekian sampai 1700 relawan yang dibutuhkan untuk tes uji klinis yang ketiga ini. Dan sebagai masukan juga kemarin saya dapat informasi kalau Unpad sudah lolos juga uji klinisnya, tahap terakhir adalah nanti dari POM, setelah itu mungkin minggu depan saya akan ikut tes untuk disuntik vaksin uji klinis ini.

Jika ada millenials yang mau mendaftar ini, persyaratannya seperti apa sih?

Kalau persyaratan sih, yang pasti usia 18 sampai 55 tahun gitu ya, jadi usia di bawah 18 tahun mungkin gak bisa. Kemudian harus berbadan sehat serta tidak punya penyakit bawaan. Jadi kalau ada diabetes, penyakit paru-paru bahkan mungkin kanker, itu gak bisa, gak boleh.

Kemudian juga tidak pernah kena covid-19. Jadi selama proses beberapa bulan ini mereka gak boleh terkena corona, ini juga merupakan syarat utama. Oya, ini juga, tidak pernah dan tidak boleh ikut uji klinis lainnya dalam 100 hari ini.

Tempat mendaftarnya ke mana?

Ada ke Bio Farma atau yang di Unpad, dan juga ada di RS Hasan Sadikin.

Jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat ini masih uji coba, ada gak jaminan yang diberikan pemerintah kepada relawan-relawan ini?

Ada asuransilah, tapi kalau uang sih gak ada ya. Ini benar-benar relawanlah, uang sih gak ada tapi asuransi ada.

Pak Erick Thohir dan Pak Budi Gunadi masuk ke dalam Komite Penanganan Covid dan PEN, apakah ini tidak akan mengganggu kinerja atau target-target yang telah dirancang di kementerian BUMN?

Erick Thohir pastikan Bio Farma siap produksi 250 juta dosis vaksin COVID-19 per tahun di akhir tahun 2020 (Dok. Kementerian BUMN)

Justru kan ini dia bukan hanya penanganan COVID-19 ya. Tapi Pak Erick itu jadi satuan tugas untuk: satu, COVID-19 dan satunya, ekonomi. Karena selama ini COVID-19 kan jalan sendiri, ekonomi jalan sendiri, nah ini digabung keduanya.

Justru ini memperkuat. Nah kemudian kenapa? karena BUMN kan hampir lebih dari 30 persen ekonomi itu terdapat kontribusi BUMN. Maka pengaruhnya sangat besar sehingga wajar ketika pak Jokowi meminta Pak Erick untuk memimpin itu dan juga Pak Budi Gunadi, karena 30 persen pergerakan ekonomi itu ada di BUMN.

Kemudian UMKM itu juga besar. UMKM itu kan hampir 50 persen, nah UMKM 50 persen ini kan banyak sekali kerja sama dengan BUMN. Jadi kalau BUMN nya bergerak, kemudian membantu UMKM pasti pergerakannya lebih cepat, karena dia kan langsung ke bisnis usaha, gitu, karena Pak Erick itu punya kekuatannya ada dipegang BUMN itu, eksekusinya langsung.

Terlepas dari isu vaksin, terkait BUMN ramai juga isu komisaris. Ini agar teman-teman millenials tahu nih, fungsi dari komisaris itu apa sih?

Gedung BUMN. (IDN Times/Indiana Malia)

Komisaris itu untuk ini ya: satu, dia mewakili pemegang saham untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perusahaan kan dijalankan oleh yang namanya direksi. Direktur-direktur itu yang menjalankan, yang mengawasi adalah komisaris.

Komisaris inilah perwakilan pemegang saham. Perwakilan pemegang saham inilah yang menangani dan mengawasi baik itu mengawasi manajemennya, keuangannya, dan mengawasi hal-hal lain yang berhubungan dengan perusahaan. Mau quality control, audit keuangan juga ada disana, proyek strategis juga ada di sana.

Jadi memang posisinya Komisaris sangat penting, gitu. Sekarang saya kasih contoh misalnya Komisarisnya Pertamina, Pak Ahok. Dia itu pengawasannya ketat banget di teman-teman Pertamina. Hampir seminggu sekali, dia rapat dengan direksi-direksi. Demikian juga di BNI itu, komisarisnya kabarnya malah dua kali seminggu memanggil direksi untuk pengawasan. Itulah fungsi dari komisaris, ada pengawasan dari pemegang saham.

Selama Pak Erick menjabat, BUMN bolak-balik bongkar pasang bukan cuma direksi tapi juga komisaris juga. Sebenarnya apa sih yang menjadi KPI nya para Komisaris ini?

Menteri BUMN, Erick Thohir memberikan kata sambutan (Dok. IDN Times/Humas BUMN)

Sekarang pak Erick itu ketat banget, loh. Tapi kalau dibikin sebuah (KPI) misalnya, mereka wajib menghadiri rapat, itu minimal berapa puluh persen, itu misalnya. Kemudian audit terhadap perusahaan.

Saya kasih contoh sederhana kasus Brompton dan Harley Garuda, itu yang menemukannya adalah Komisaris, yang menemukan kesalahan itu. Akibatnya adalah mereka yang merekomendasikan bahwa ini lah kesalahan dari direksi, itu salah satu fungsi komisaris. Makanya kemarin akhirnya diketahu lah ternyata memang benar yang diangkut itu adalah barang yang gak masuk dengan benar.

Makanya saya katakan bahwa itu salah satu tugas komisaris. Contoh kecillah itu. Memang mengenai urusan bea cukainya itu bukan urusan kami, urusan kami adalah urusan manajemennya.

Berarti komisaris ini melaporkan ke Pak Erick Thohir?

Ya, karena apa? Karena dia mewakili perusahaan.

Kenapa banyak anggota polri dan militer yang masuk ke jajaran komisaris?

Menteri BUMN Erick Thohir dan KSAD Jenderal Andika Perkasa (Dok.IDN Times/Istimewa)

Saya mau jawab pertanyaan, anggota Polri masuk ke jajaran komisaris bisa gak? Misalnya di industri militerlah, ini urusan persenjataan dan sebagainya, siapa sih wakil pemerintah yang mengerti mengenai pertahanan keamanan? Itu kan dari TNI. Makanya komisarisnya ditempatkan di perusahaan-perusahaan seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk urusan pesawat, ada PT PAL, PT PINDAD. Nah ini yang dilakukan pengawasan oleh teman-teman TNI.

Demikian juga dengan polisi, karena kita tahu di beberapa kasus ada itu pertentangan-pertentangan di BUMN sendiri. Nah ini teman-teman polisi khususnya di masalah hukum, ya. Mereka yang menangani urusan hukumnya di dalam konteks mengawasi tidak langsung, dan juga membuat arahan-arahan k esana, jadi seperti itu.

Nah, kalau Kimia Farma, itu Pak Alex itu adalah staf khususnya Kemenkes, jadi arah kebijakan Menteri Kesehatan di bidang farmasi, itu menempatkan Pak Alex sebagai komisaris di Kimia Farma. Jadi dia bukan mewakili TNI-nya tapi dia mewakili Kemenkes

Kemarin yang juga jadi sorotan, politikus PDIP menyebut ada komisaris titipan di BUMN karena proses rekrutmen dilakukan tidak transparan, bagaimana tanggapan Anda?

IDN Times / Auriga Agustina

Oke, nah ini ada proses, ya. Transparan kan tidak harus telanjang. Tapi melalui mekanisme melibatkan lembaga-lembaga yang memang bertugas untuk melakukan seleksi terhadap baik itu direksi maupun komisaris. Jadi ada lembaganya yang melakukan seleksi itu dan itulah dia transparannya. Melibatkan tidak hanya di BUMN tapi beberapa pihak dimasukkan.

Dan biar teman-teman tahu juga, jajaran direksi dan komisaris di BUMN itu 90 persen berasal dari karyawan karier, loh. Jadi 90 persen jajaran direksi dan komisaris di BUMN itu berasal dari internal BUMN dan karyawan BUMN. Hanya 10 persen dari luar, itu pun dari pemerintah. Sementara dari bawah-bawahnya sih enggak, gitu.

Berarti komisaris itu tidak untuk umum?

Untuk umum? Komisaris itu kan mewakili pemerintah. Siapakah yang mewakili pemerintah? Ada, namanya komisaris independen. Satu dua orang diambil dari publik. Satulah dari publik, satu lagi dari pemerintah. Jadi sebagian besar dari pemerintah, karena memang mewakili pemerintah. Karena pemegang sahamnya, pemerintah.

Komisaris ini banyak dari parpol pemenang?

Gak, kecil banget. Dari ribuan komisaris, sangat kecil dari partai terbesar partai pemenang. Itu pun dari profesional. Siapa bilang parpol gak ada orang profesionalnya, punya dong. 

Baca Juga: Arya Sinulingga: Gak Hanya Indonesia, Mafia Alkes Ada di Seluruh Dunia