Mengenal Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia
ilustrasi persidangan di pengadilan (unsplash.com/Saul Bucio)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Dewasa ini bidang ilmu hukum ekonomi syariah telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Bersamaan dengan hal tersebut, sejumlah sengketa ekonomi syariah pun mengemuka di hadapan publik. Lantas, bagaimana upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berlaku di tanah air? Yuk, simak penjelasannya di bawah ini.
1. Pengertian sengketa ekonomi syariah
ilustrasi penandatanganan perjanjian bisnis (unsplash.com/Romain Drance)Sederhananya, sengketa ekonomi syariah dapat dimengerti sebagai suatu pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih pelaku ekonomi yang mana dalam usahanya dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip dan asas-asas ekonomi syariah.
Sengketa ekonomi syariah ini dapat terjadi lantaran salah satu pihak di antara para pihak yang melakukan akad atau perjanjian sesuai prinsip syariah tersebut melakukan wanprestasi. Selain itu, sengketa ini dapat pula disebabkan oleh salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak lainnya.
2. Perkara ekonomi syariah dan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikannya
ilustrasi ruang sidang (unsplash.com/David Veksler)Sementara itu, definisi perkara ekonomi syariah secara ringkas ialah perkara di bidang ekonomi syariah yang mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk pula wakaf, zakat, infaq, dan sedekah yang bersifat komersial.
Adapun perihal penyelesaiannya, dengan merujuk pada ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dapat diketahui jika Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut atas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di samping alternatif lain di luar pengadilan.
Baca Juga: Jurus Pemerintah Kembangkan Ekonomi Syariah Dalam Negeri
3. Cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia
ilustrasi palu sidang (unsplash.com/Tingey Injury Law Firm)Editor’s picks
Peraturan MA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menjadi rujukan dasar yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dalam menangani sengketa ekonomi syariah.
Secara umum, cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada dua, yaitu:
- Non litigasi, yaitu jalur penyelesaian sengketa di luar muka pengadilan atau yang dikenal pula dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR).
- Litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini, Peradilan Agama lah yang berwenang menanganinya.
4. Pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan
ilustrasi proses mediasi (unsplash.com/Amy Hirschi)Mengacu pada ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Dalam sektor ekonomi syariah, kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menjadi lembaga arbitrase satu-satunya yang berwenang di Indonesia dalam hal memeriksa dan memutus sengketa muamalah dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lainnya. Putusan yang dikeluarkan oleh Basyarnas ini bersifat final, berkekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak (binding).
5. Pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan
ilustrasi gedung pengadilan (unsplash.com/Claire Anderson)Sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Peradilan Agama dapat diproses melalui pengajuan gugatan baik berbentuk gugatan sederhana maupun gugatan dengan acara biasa. Gugatan dikategorikan sebagai gugatan sederhana, yaitu ketika nilai material gugatan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada gugatan dengan acara biasa, nominal kerugian material tidak dibatasi besarnya.
Menurut hukum acara yang berlaku, tahapan yang mesti dilewati dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan adalah pemanggilan, persidangan, upaya damai, pembuktian, putusan dan pelaksanaan putusan.
Dapat diketahui jika opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berlaku bagi para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad. Jika sebelumnya para pihak membuat klausul arbitrase sebagai pilihan ketika dihadapkan pada perkara hukum, maka sengketa akan dibawa ke badan atau lembaga arbitrase yang ditunjuk. Sedangkan jika tidak ditentukan sebelumnya, maka jalur hijau dapat ditempuh kedua belah pihak.
Baca Juga: Erick Thohir: Ekonomi Syariah Indonesia Ketinggalan dari Malaysia
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
