Menko PMK: Pemerintah Sudah Antisipasi PHK, Amankan Pasar Paling Lesu
Menko PMK Muhadjir Effendy (Website/kemenkopmk.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memastikan bahwa pemerintah sudah mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini marak terjadi.
"Antisipasi sudah, tapi memang masih kita lihat di lapangan, masih bisa dikendalikan," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Berdasarkan hasil kunjungannya ke beberapa daerah seperti Serang dan Semarang, pihaknya memastikan bahwa para pengusaha dan wakil organisasi pekerja sudah mendapat titik temu.
Baca Juga: Daftar Startup yang Terkena Badai PHK, Terus Bertambah!
1. PHK harus dihindari sejauh mungkin
Ilustrasi demo buruh. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)Titik temu tersebut, kata dia, misalnya tentang wacana pengurangan jam kerja, pemotongan hari kerja, hingga merumahkan karyawan.
"Itu semua dibolehkan, asalkan ada kesepakatan, dan betul-betul disepakati bersama antara pihak pekerja dan pihak perusahaan, yang penting dihindari sejauh mungkin PHK.
Hal itu dilakukan, ujar dia, sambil menunggu kondisi pasar, terutama pasar global, yakni berkaitan dengan produk yang selama ini dipasok hingga keadaan kembali normal.
Baca Juga: Badai PHK Terus Berlanjut, Giliran OYO Umumkan PHK 600 Karyawan
2. Amankan pasar yang paling lesu
Ilustrasi perusahaan garmen. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaMuhadjir mengatakan, saat ini, pasar yang paling lesu adalah pasar tekstil, garmen dan alas kaki.
"Itu semua ekspor. Kalaupun tidak ekspor, misalnya di beberapa pabrik tekstil di Semarang, dia adalah pemasok garmen dan garmen itu produknya juga diekspor," kata dia.
"Jadi mata rantai itu yang kita amankan dulu, yang penting jangan terburu-buru melakukan PHK," lanjut Muhadjir.
3. Pengaturan untuk hindari PHK harus dibicarakan, termasuk upah
Ilustrasi Balai Latihan Kerja (BLK). (Dok. Kemnaker)Oleh karena itu, ujar Muhadjir, apabila ada pengaturan untuk menghindari PHK, termasuk di dalamnya adalah upah, maka harus dibicarakan antara perusahaan dengan pekerja.
Terlebih, Kementerian Ketenagakerjaan juga disebutkannya sudah membuat surat sebagai payung hukum.
"Untuk menjamin kebijakan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan dengan pekerja itu ada payung hukumnya. Aturan ILO, mudah-mudahan semua bisa diselesaikan," ucap dia.
Baca Juga: [WANSUS] Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia: Isu Badai PHK 'Permainan'
Berita Terkini Lainnya
