Permudah Investasi, DKI dan Kementerian Investasi Integrasikan OSS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Investasi mengintegrasikan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) untuk mempercepat peningkatan investasi di DKI.
Hal tersebut berdasarkan pertemuan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dengan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, di Balai Kota, Selasa (3/1/2023).
"Kami sepakat dalam rangka percepatan peningkatan investasi di DKI, salah satu syaratnya adalag kemudahan berusaha, percepatan perizinan yang semuanya itu lewat OSS," ujar Bahlil.
Baca Juga: 3 Cara Investasi Saham Syariah, Cuan yang Insyaallah Halal
1. Membentuk tim kecil
Bahlil mengatakan, pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta sudah sepakat untuk membentuk tim kecil.
"Kami sudah sepakat untuk membentuk tim kecil dalam rangka mengurai apa-apa yang bisa kita lakukan dalam rangka membantu dunia usaha di DKI," kata dia.
Baca Juga: [WANSUS] Peluang Investasi Emas di 2023, Mending Jual atau Beli?
2. Harus dilakukan agar lapangan kerja tak terhambat
Editor’s picks
Menurut Bahlil, hal itu harus dilakukan agar penciptaan lapangan pekerjaan tidak terhambat.
"Ini harus kita lakukan, karena kalau tidak dikembangkan melakukan penciptaan lapangan pekerjaan, itu akan menghambat. Kita tidak mau menghambat penciptaan lapangan pekerjaan," ujar Bahlil.
Terlebih, kata dia, baru kali ini komunikasi yang baik antara DKI dan Kementerian Investasi dilakukan sejak sistem OSS diberlakukan.
"Harapan kami (agar)btukar data cepat, sistem terintegrasi. (Sebelumnya) kami merasa belum maksimal," kata Bahlil.
Baca Juga: Kementerian Investasi Sudah Terbitkan 76.778 Izin Usaha lewat OSS
3. Supaya data terintegrasi
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan, nantinya tim yang akan dibentuk akan beranggotakan para pejabat DKI dan Kementerian Investasi.
"Ini terkait dengan sistem OSS, PTSP dengan pusat data," kata dia.
Menurut dia, pembentukan tim tersebut agar bisa melakukan sinkronisasi antara data di DKI dengan pusat.
"Jadi data-data tata ruang detail dikirim ke Kementerian Investasi biar semua kalau mau investasi cukup melihat di dashboard kementerian," ucap dia.