China Kritik Rencana AS untuk Jual Paksa Saham TikTok 

Langkah itu disebut bisa merusak kepercayaan investor di AS

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Beijing menentang kemungkinan rencana Amerika Serikat (AS) yang memaksa pemilik China untuk menjual saham aplikasi berbagi video TikTok dengan alasan risiko keamanan. Pihaknya bahkan memperingatkan langkah seperti itu akan merusak kepercayaan investor di AS, dilansir dari Associated Press.

“Jika berita itu benar, China akan dengan tegas menentangnya,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan, Shu Jiting pada Kamis (23/3/2023) "Penjualan paksa akan sangat merusak kepercayaan investor dari berbagai negara termasuk China dan merusak kepercayaan untuk berinvestasi di Amerika Serikat."

Pemerintah AS khawatir pemilik TikTok, ByteDance, dapat memberikan riwayat penelusuran atau data sensitif lainnya dari pengguna kepada pemerintah China. The Wall Street Journal melaporkan otoritas AS sedang mempertimbangkan untuk melarang TikTok di negaranya jika ByteDance tidak melepaskan saham aplikasi itu. 

Baca Juga: CEO TikTok di Parlemen AS: ByteDance Bukan Agen China!

1. TikTok tegaskan keamanan data penggunanya

Di hadapan komite Kongres AS pada Kamis, CEO TikTok Chew Shou Zi berulang kali membantah aplikasi tersebut membagikan data atau memiliki koneksi dengan Partai Komunis China. Ia mengatakan, platform tersebut telah melakukan segalanya untuk memastikan keamanan bagi 150 juta penggunanya di AS, dilansir dari CNA.

"TikTok selama lebih dari dua tahun telah membangun firewall untuk menutup data pengguna AS yang dilindungi dari akses asing yang tidak sah. Intinya adalah ini: data Amerika disimpan di tanah Amerika, oleh perusahaan Amerika, diawasi oleh Amerika personel," kata Chew.

Perusahaan juga disebut telah menghabiskan lebih dari 1,5 miliar Dolar AS untuk upaya keamanan data yang disebut "Project Texas". Projek ini memiliki hampir 1.500 karyawan tetap dan melakukan kontrak dengan Oracle Corp untuk menyimpan data pengguna TikTok di AS.

"Ini adalah komitmen kami kepada komite ini dan semua pengguna kami bahwa kami akan menjaga (TikTok) bebas dari manipulasi apa pun oleh pemerintah mana pun," tambahnya. Dia juga mengatakan aplikasi tersebut secara ketat menyaring konten yang dapat membahayakan anak-anak.

Baca Juga: Daftar Harga Gift TikTok Terbaru 2023, Berapa yang Termahal?

2. Parlemen AS tidak mau diyakinkan

Anupam Chander, seorang profesor Hukum dan Teknologi di Universitas Georgetown  meskipun Chew telah menyatakan TikTok tidak pernah berbagi informasi dengan pemerintah China, atau menghapus dan menyensor informasi atas perintah otoritas China, namun audiens tidak siap untuk menerima klaim tersebut, dilansir CNA.

“Dia melakukan yang terbaik yang dia bisa dalam lingkungan yang sangat keras,” kata Chander. "Namun, sebagian besar anggota parlemen sudah mengambil keputusan," pada Jumat (24/3/2023).

Hal itu juga disetujui oleh Brenden Kuerbis, seorang ilmuwan Riset di Sekolah Kebijakan Publik Georgia Institute of Technology. Menurutnya, Chew telah berkali-kali mencoba untuk menjelaskan bagaimana perusahaannya menangani keamanan yang kompleks di hadapan komite Kongres AS.

“Tapi dia jarang diberi kesempatan untuk menjelaskan,” imbuhnya.

Baca Juga: AS Ancam Blokir TikTok jika Pemilik China Tidak Lepas Sahamnya

3. Banyak negara telah memblokir TikTok

Melansir Associated Press, parlemen Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru telah melarang penggunaan TikTok di perangkat digital yang dikeluarkan pemerintah. Begitu juga dengan India yang melarang TikTok dan lusinan aplikasi China lainnya, termasuk layanan pesan WeChat, dengan alasan keamanan dan privasi.

Pada hari Kamis, parlemen Norwegia ikut mengambil langkah serupa dengan melarang penggunaan Tiktok dan aplikasi perpesanan Telegram pada perangkat dengan akses ke sistem majelis, kata kantor berita Norwegia NTB.

Telegram adalah aplikasi perpesanan yang didirikan oleh saudara kelahiran Rusia, Pavel dan Nikolai Durov. Platform tersebut sangat populer di Ukraina, Eropa Timur, dan digunakan oleh banyak kaum konservatif di Amerika Serikat.

"Keputusan itu sejalan dengan rekomendasi dari Otoritas Keamanan Nasional Norwegia," kata ketua parlemen Masud Gharahkhani, seraya menambahkan bahwa aplikasi tersebut harus dihapus secepat mungkin.

Fatimah Photo Verified Writer Fatimah

null

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya