Comscore Tracker

Lengkap! Isi Tuntutan Petani Sawit ke Jokowi

Pelarangan ekspor sawit hancurkan ekonomi petani sawit

Jakarta, IDN TImes - Petani sawit melalui Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut larangan ekspor CPO dan produk turunannya secepatnya. Surat tersebut dilayangkan pada Minggu (15/5/2022).

Di dalam surat tersebut, asosiasi menilai bahwa penerapan larangan ekspor CPO sejak tanggal 28 April lalu yang sampai saat ini belum dicabut sudah menghancurkan ekonomi petani sebagai komponen paling hulu dari rantai pasok minyak kelapa sawit.

"Kebijakan ini ibaratnya siapa yang berulah tetapi siapa yang harus menanggung. Petani sama sekali tidak tahu kenapa minyak goreng pernah langka, waktu itu petani juga sama dengan masyarakat Indonesia lainnya yang mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Tetapi,  larangan ekspor diberlakukan yang pertama kali terdampak adalah petani. Kami tidak tahu siapa yang makan nangka tetapi sekarang tangan kami penuh getahnya," tulis Aspekpir saat dikutip dari isi surat terbuka tersebut oleh IDN Times pada Senin (16/5/2022).

 

Baca Juga: Petani Sawit Desak Pemerintah Tindak Tegas Pengusaha 'Nakal'

1. Petani sawit telah terapkan good agriculture practice

Lengkap! Isi Tuntutan Petani Sawit ke JokowiPekerja di pabrik kelapa sawit milik PTPN III Hapesong, Batangtoru, Tapanuli Selatan (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Petani yang tergabung dalam Aspekpir Indonesia adalah petani yang sejak mulai menanam kelapa sawit sudah terbina dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah, kelembagaan berupa koperasi sudah berjalan dengan baik, mengerti dan menerapkan good agriculture practice (GAP). Koperasi langsung menjual tandan buah segar (TBS) kepada perusahaan kelapa sawit (PKS) mitra dengan harga penetapan sesuai Disbun/Permentan nomor 1 tahun 2018.

"Kami adalah bentuk ideal petani kelapa sawit sesuai dengan UU Perkebunan. Akibat larangan ekspor sekarang tangki timbun PKS tempat kami punya kontrak penjualan sudah penuh dan hampir penuh. Mereka tidak bisa menjual CPO-nya pada industri olahan atau eksportir karena 70 persen pasarnya merupakan pasar ekspor," ujar Aspekpir.

Baca Juga: Besok Petani Sawit Demo di Istana Negara, Buntut Larangan Ekspor CPO

2. Biaya produksi CPO naik

Lengkap! Isi Tuntutan Petani Sawit ke JokowiIlustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)

Pihak Aspekpir menambahkan, pabrik kelapa sawit (PKS) tempat menjual TBS juga punya kebun sendiri, sehingga dalam situasi seperti ini PKS memprioritaskan TBS dari kebun sendiri. Saat ini, karena tangki sudah penuh beberapa PKS berhenti beroperasi dan akan berhenti beroperasi. PKS yang masih beroperasi juga tidak menerima TBS petani mitranya yang sudah punya kontrak karena kondisi ini.

"Saat ini harga sarana produksi juga naik tinggi sedang TBS tidak terjual sehingga petani sudah jatuh tertimpa tangga, temboknya rubuh menindih kami. Kelapa sawit secara teknis agronomis buah matang harus segera dipanen, kalau dibiarkan tidak dipanen maka tanaman akan rusak dan perlu waktu untuk memulihkanya," katanya. 

3. CPO terlalu lama ditimbun turun kualitas

Lengkap! Isi Tuntutan Petani Sawit ke JokowiMendag RI Muhammad Lutfi akan segera mengirimkan 10 truk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng. (IDN Times/Istimewa)

Asosiasi mendesak agar TBS segera masuk pabrik kalau tidak akan busuk dan CPO yang dihasilkan bermutu rendah. CPO yang terlalu lama disimpan ditangki timbun juga akan rusak sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk pangan.

"Dunia saat ini kekurangan minyak nabati dan Indonesia sebagai pemilik kebun kelapa sawit terbesar punya tanggung jawab memenuhi permintaan dunia ini sebagai bagian dari
masyarakat internasional yang beradab," ucap Asosiasi.

4. Jokowi diminta segera cabut larangan ekspor CPO

Lengkap! Isi Tuntutan Petani Sawit ke JokowiPresiden Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan para petani di Desa Bansari, Temanggung, Jawa Tengah yang enggan menanam bawang putih karena harganya turun, yang dipicu oleh masuknya impor bawang putih pada saat panen. Setelah mendengar keluhan petani, Presiden langsung menelepon Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dari Temanggung, Selasa (14/12/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman.

Baca Juga: Petani Desak Jokowi Segera Cabut Larangan Ekspor Minyak Sawit 

Oleh karena itu, Aspekpir Indonesia meminta dengan tegas agar Presiden Jokowi
segera mencabut larangan skspor dan jangan ditunda-tunda lagi. Kehidupan petani kelapa
sawit jadi taruhan utama. Jangan sampai Presiden Jokowi punya legacy buruk sebagai presiden yang menghancurkan perkebunan kelapa sawit.

"Harus dilakukan segera kareba kondisinya sudah darurat. Kalau diteruskan maka akan kontra produktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah harus mengatur secara ketat pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dan menindak tegas pada perusahaan yang bermain-main dengan kebutuhan rakyat," ujarnya.

Topic:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya