Perkuat Pelayanan Publik, BP Jamsostek Dorong Percepatan MPP
Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 17 instansi termasuk BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP).
Sebelumnya, pemerintah mendorong sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik untuk berkomitmen meningkatkan kualitas layanan di MPP kepada masyarakat.
Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan jajarannya turut serta berkolaborasi serta berkomitmen membantu mempercepat pembangunan MPP terealisasi di seluruh penjuru Tanah Air.
"BP Jamsostek merupakan salah satu bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik, konsen kami sejalan dengan harapan pemerintah yakni menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat,” kata Anggoro, Senin (4/7/2022).
Dengan adanya MPP di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, kata Anggoro, akan mempermudah pekerja mendapatkan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta hingga melakukan pengajuan klaim.
Baca Juga: Kemendagri Minta Pemda Anggarkan Jamsostek bagi Pegawai Non-ASN
1. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik
ilustrasi. Para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 2019. ANTARA FOTO/Mohammad AyudhaSementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya.
“Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” kata Wapres.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Imbau Masyarakat Tetap Waspadai Penipuan
2. MPP bertujuan meningkatkan investasi di daerah
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin (ANTARA FOTO/FB Anggoro)Editor’s picks
Ma'ruf Amin menambahkan, MPP diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, dirinya mengatakan MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.
“Pada 2024 kita telah mencanangkan 100 persen MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia, selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian, MPP yang telah berjalan, harus terus dievaluasi efektifitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital,” ujarnya.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan
Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA/Moch Asim)Sejalan dengan arahan yang disampaikan Wapres, Menteri PAN-RB ad interim Mahfud MD mengatakan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan sejak awal kebijakan ini diadaptasi di Indonesia yakni tahun 2017 silam.
“Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan, DKI, Batam Surabaya dan Banyuwangi. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan, dengan jumlah MPP yang beroperasi hingga juni 2022 sebanyak 59 MPP, jika dilihat penyebarannya berdasarkan provinsi masih terdapat 11 provinsi yang masih belum memiliki MPP, jika dilihat dari sebaran kabupaten kota masih 449 kabupaten kota yang belum memiliki MPP,” jelas Mahfud MD.
Dirinya meyakini pada tahun 2024, MPP yang beroperasi akan sesuai target yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden yakni tersebar hingga seluruh wilayah kabupaten dan kota.
“Selanjutnya sebagaimana arahan Presiden, pada tahun 2024 MPP sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. 56 kota akan meresmikan MPP pada tahun 2022 ini,” kata Mahfud.
Baca Juga: Kemendagri Ingatkan Perlindungan Jamsostek Masuk APBD 2022
4. BP Jamsostek siap tingkatkan layanan masyarakat di MPP
Kepala BP Jamsostek Kantor Cabang Jakarta Cilincing, Haryani Rotua Melasari, saat memberian santunan kepada ahli waris kepada salah satu peserta BP Jamsostek beberapa waktu lalu. (IST/BP Jamsostek).Kesiapan dalam meningkatkan kualitas layanan MPP juga dinyatakan oleh Kepala Kantor BP Jamsostek Jakarta Cilincing, Haryani Rotua Melasari, mengatakan upaya memberikan pengetahuan bagi masyarakat soal ketenagakerjaan terus dilakukan.
"Termasuk nanti jika kami di cabang untuk standby di Mal Pelayanan Publik (MPP). Jadi, pengurus HRD, peserta yang ingin mendaftar nantinya juga bisa mengunjungi kami di MPP dan semoga di tahun 2024 sudah terealisasikan,” kata Haryani
Berita Terkini Lainnya
