Sri Mulyani: Kebijkan Ekonomi Makro Fiskal Jurus Jitu Atasi Pandemik
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Menteri Ekonomi (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terbukti berhasil menahan dampak krisis baik dari sisi kesehatan, sosial, hingga ekonomi.
“Pemulihan ekonomi Indonesia cukup kuat yang kita jaga bersama dan pengendalian pandemik COVID-19 secara efektif, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai upaya luar biasa dari kita bersama pemerintah dan DPR serta segenap unsur masyarakat, akademisi dan para ahli serta dunia usaha," kata Sri Mulyani saat menggelar rapat dengan DPR RI.
"Sejak awal pandemik bulan Maret 2020, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam menangani guncangan hebat akibat pandemik dan dampaknya yang multidimensi, kompleks dan luar biasa," tambah dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Minta DPR Tambah Anggaran Subsidi Energi dan Kompensasinya
1. Kebijakan fiskal didesain merespons dinamika perekonomian
Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis saat berbincang dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Program Suara Millennial pada Kamis (13/1/2021). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Menurut Sri, kebijakan fiskal didesain untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung target pembangunan.
Peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemik dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam anggaran Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang senantiasa dialokasikan dari tahun ke tahun, fleksibel menjawab kebutuhan yang dinamis.
Seiring dengan pandemik yang bertransisi menjadi endemi tahun ini, peran APBN dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan serta menciptakan lapangan kerja, dan menjadi penyerap risiko (shock absorber) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi.
“Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. Selain pandemik COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh pemerintah, yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia-Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat," papar Menkeu.
Baca Juga: Sri Mulyani: Harga BBM-Listrik Terpaksa Naik jika Subsidi Tak Disuntik
2. APBN didorong berfungsi sebagai shock absorber
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)Selain itu, kata Menkeu, terdapat potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti biaya dana (cost of fund) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi, yaitu kondisi di mana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan.
Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis, yakni krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.
Untuk merespons kondisi tersebut, APBN didorong berfungsi sebagai shock absorber dengan cara melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal tetap sehat dengan upaya konsolidasi di tahun 2023, yang merupakan tahun pertama defisit maksimal 3 persen PDB sejak merespons kondisi luar biasa pandemik.
Editor’s picks
"Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional," ungkap Sri.
"Sehingga di tahun 2022, APBN menyerap tekanan kenaikan harga komoditas global dengan meningkatkan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi atas BUMN yang ditugaskan dalam menjaga pasokan dan stabililtas harga BBM dan listrik," tambah dia.
3. Kondisi fiskal berkualitas dibutuhkan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (youtube.com/sekretariatpresiden)Menurut Sri, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas, yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal.
Faktor pendukung lainnya adalah penerimaan negara yang terus meningkat, termasuk dampak positif dari kenaikan harga komoditas dunia.
Ke depan, selain berperan menjaga pemulihan ekonomi nasional, APBN juga diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional melalui pemanfaatan key emerging trends dan reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi.
“Akselerasi agenda reformasi struktural pascapandemik COVID-19 mutlak diperlukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi. Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental atas rendahnya tingkat produktivitas nasional," ujar dia.
4. Idikator ekonomi makro jadi asumsi penyusunan RAPBN 2023
Infografis Stimulus Ekonomi Indonesia selama Pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023, yaitu:
- Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sampai dengan 5,9 persen.
- Inflasi 2,0 persen hingga 4,0 persen.
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yakni Rp14.300 sampai dengan Rp14.800 per dolar AS.
- Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34 persen sampai dengan 9,16 persen.
- Harga minyak mentah Indonesia 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel.
- Lifting minyak bumi 619 ribu hingga 680 ribu barel per hari.
- Lifting gas 1,02 juta sampai 1,11 juta barel setara minyak per hari.
Pendapatan negara akan meningkat dalam kisaran 11,19 persen sampai dengan 11,70 persen PDB, belanja negara mencapai 13,80 persen sampai dengan 14,60 persen PDB, serta keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46 persen sampai dengan -0,65 persen PDB.
Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3 persen antara -2,61 persen sampai dengan -2,90 persen PDB, dan rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58 persen sampai dengan 42,42 persen PDB.
“Selanjutnya, pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan kerja sama seluruh anggota dewan dalam pembahasan KEM-PPKF 2023 tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Sri.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pertamina Rugi Rp191 Triliun, PLN Rugi Rp71 Triliun
Topik:
Berita Terkini Lainnya
