Bappenas Jadi Instansi Pertama yang Ganti Eselon III-IV dengan Robot
Menteri PPN Suharso Monoarfa. IDN Times/Hana Adi Perdana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bakal jadi yang pertama memangkas eselon III dan IV dan menggantikannya dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Ya kita sudah mempersiapkan, Bappenas jadi contoh pertama nanti," ujarnya saya ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (29/11).
1. Pemanfaatan artificial intelligence akan diuji coba terlebih dahulu
Menteri PPN Suharso Monoarfa. IDN Times/Hana Adi PerdanaSuharso menyampaikan rencananya pemanfaatan AI akan diuji coba terlebih dahulu tahun depan. Dia menegaskan jika Kementerian PPN bakal jadi yang pertama menerapkan.
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Eselon III dan IV Diganti Kecerdasan Buatan
2. Jokowi perintahkan eselon III dan IV digantikan kecerdasan buatan
Editor’s picks
Presiden Jokowi membuka acara Kompas100 CEO Forum, di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 28 November 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Sebagai informasi, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengganti pejabat eselon III dan IV di kementerian atau lembaga dengan AI atau teknologi kecerdasan buatan. Pemerintahan Jokowi memutuskan mengubah nomenklatur dengan memangkas pejabat eselon III dan IV mulai tahun 2020.
3. Jokowi yakin teknologi kecerdasan buatan akan membuat birokrasi Indonesia lebih cepat
(Presiden Jokowi memberikan keterangan pers, di Bandar Lampung, Jumat 15 November 2019) Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan"Saya sudah perintahkan juga ke Menpan RB diganti dengan AI, kalau diganti aritificial inteligence, birokrasi kita lebih cepat saya yakin itu," ujar Jokowi baru-baru ini.
Meskipun sudah memerintahkan kepada Tjahjo, Jokowi tetap akan menunggu keputusan DPR. Alasannya, semua itu tergantung omnibus law yang akan dibahas di DPR.
"Tapi sekali lagi ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," ucapnya.
Baca Juga: Sederhanakan Birokrasi, Pemerintah Gunakan Kecerdasan Buatan
Berita Terkini Lainnya
