Ekonom Sebut Kebijakan Kartu Prakerja Jokowi Kecepetan!

2. Koordinasi perlu ditingkatkan

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Selain itu, Tauhid menyebut kesuksesan penerapan kebiajakan Kartu Prakerja perlu didukung oleh koordinasi antar kementerian. Tanggung jawab program tersebut tidak serta merta menjadi milik Kementerian Ketenagakerjaan (kemenaker) saja.

“Itu kan ada Dirjen Binalatas (Kemenaker) ada unit menangani itu. Tapi dia harus punya fungsi koordinatif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Perindustrian. Paling tidak kementerian itu, koordinasi tidak cukup hanya level Kemenaker tapi ditingkatkan lagi. Kementerian Koordinator dan juga harus harus melibatkan Bappenas untuk perencanaan Kartu Prakerja itu sendiri,” tuturnya.

3. Perlu ada prioritas untuk menentukan penerima kartu

IDN Times/Muhamad Iqbal

Tauhid juga membeberkan kriteria yang tepat untuk penerima manfaat Kartu Prakerja. Menurut dia, penerima manfaat harus diutamakan pada pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa diberikan pesangon. Tidak hanya itu, lulusan SMA juga bisa mendapat prioritas untuk menikmati program Kartu Prakerja.

“Jangan sampai yang tadi misal baru lulus SMA atau misal menganggur sudah sekian lama mendapatkan kartu, menurut saya mereka boleh mendapatkan pelatihan dan sebagainya, tapi income benefit-nya harus ada prioritas orang yg kena PHK, tapi catatan data base harus sudah ada."

"Harus bisa diverifikasi. Karena nggak mungkin, siapa yang bisa dikatakn sebagai penganggur dan kena PHK? Paling yang mungkin adalah pekerja formal. Sementara pekerja informal hari ini kerja jadi buruh, ojek, dan sebagainya bisa dapetin tidak? Tidak bisa. Nah itu harus dibatasi, kriteria harus dibangun,” terangnya.

Baca Juga: Lawan 3 Kartu Jokowi, Sandiaga: Kita Hanya Butuh KTP Elektronik

4. Kartu Prakerja berpotensi disalahgunakan

Dok.IDN Times

Dikatakan Tauhid, penerapan kebijakan program Kartu Prakerja juga berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, penerapan yang terlalu buru-buru justru malah membuat program tersebut menjadi tidak optimal.

“Terlalu dini, menurut saya bertahap, boleh dilakukan dulu tahun 2020 tapi pendataan harus dilakukan terlebih dahulu, verifikasi uji coba, baru bisa meluas. Kalau belum ada uji coba Kartu Prakerja, data belum di konfirmasi, belum divalidasi langsung ke seluruh Indonesia, menurut saya akan berantakan, tujuannya moral hazard ketimbang mendorong manfaat sosial dari Kartu Prakerja tadi,” tutup dia.

Baca Juga: Demi Dapat Kartu Pra Kerja Jokowi, Pria Ini Pilih Gantung Ijazah