Gelontorkan Rp5,25 Miliar, PUPR Bedah 300 Rumah Warga Demak
Ilustrasi perumahan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitraa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran sebesar Rp5,25 miliar untuk 300 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 12 desa yang berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masing-masing rumah akan mendapat bantuan Rp17,5 juta per unit rumah. Namun, tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.
Bantuan ini merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah. Program ini dilaksanakan untuk peningkatan kualitas rumah di 449 kabupaten/kota dan pembangunan baru di 151 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp4,68 triliun.
Tercatat hingga 10 September 2020, realisasi BSPS sudah 80,76 persen senilai Rp3,77 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 236.689 orang.
Baca Juga: Dukung MotoGP 2021, Kementerian PUPR Tata KSPN Mandalika
1. Program BSPS dilakukan dengan metode padat karya tunai
Program padat karya tunai tanggulangi dampak COVID-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Bantul. IDN Times/DaruwaskitaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Basuki dalam keterangan resminya, Kamis (10/9/2020).
2. Daftar desa yang mendapat bantuan bedah rumah
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi warga Sulawesi Barat (Dok. Kementerian PUPR)Editor’s picks
Penyaluran program BSPS di Kabupaten Demak tersebar 12 Desa di Kecamatan Bonang yaitu, Desa Betahwalang, Desa Gebang, Desa Krajanbogo, Desa Morodemak, Desa Poncoharjo, Desa Purworejo, Desa Serangan, Desa Sukodono, Desa Sumberejo, Desa Tridonorejo, Desa Weding, Desa Wonosari yang mendapatkan alokasi masing-masing 25 unit rumah. Dengan jumlah alokasi tersebut, Kabupaten Demak memiliki progress paling tinggi di Jawa Tengah dengan nilai persentase 98,1 persen.
Penyaluran BSPS di Kabupaten Demak merupakan bagian dari bedah rumah di Jawa Tengah dengan alokasi sebesar Rp305,37 miliar. Anggaran tersebut untuk bedah rumah sebanyak 17.450 unit. Pelaksanaan dilakukan 3 tahap, Tahap 1 sebanyak 10.450 unit, Tahap 2 sebanyak 5000 unit dan Tahap 3 sebanyak 2000 unit rumah.
3. Pemda dukung pelaksanaan program bedah rumah
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi warga Sulawesi Barat (Dok. Kementerian PUPR)Sementara itu, Bupati Kabupaten Demak H.M. Natsir mengungkapkan pihaknya akan mendukung terus seluruh program pemerintah. Apalagi, Kabupaten Demak masih memiliki masalah terkait rumah tidak layak huni.
“Kabupaten Demak masih memiliki sejumlah permasalahan terkait RTLH, harapannya kami terus mendapatkan program bantuan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya BSPS.” ujarnya.
Salah satu penerima bantuan program BSPS, Atik Muslikah mengungkapkan bahwa dirinya sangat antusias mendapatkan bantuan tersebut. Ia berharap program ini bisa terus berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, dengan adanya bantuan ini, saya dan keluarga sepakat untuk membuat rumah kami lebih layak dan lebih bagus untuk dihuni agar hidup kami lebih aman, nyaman dan damai,” ujar Atik.
Adapun bentuk bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun. Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp17,5 juta.
Baca Juga: Dapat Anggaran Paling Besar, Ini 6 Program Prioritas Kementerian PUPR
Topik:
Berita Terkini Lainnya
