Comscore Tracker

Kemenaker: 336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembayaran THR

Sanksi telah disiapkan bagi perusahaan yang melanggar

Jakarta, IDN Times - Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Dinas-dinas Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan terkait aduan yang diterima Pos Komando (Posko) Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2020.

Berdasarkan data di Posko pengaduan THR Kemenaker tercatat sejak 11-25 Mei 2020, sebanyak 336 perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja/buruh. Mereka dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran pembayaran THR.

Rincian dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut adalah 146 pengaduan akibat THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.

“Saat ini kita telah koordinasikan dengan dinas tenaga kerja setempat untuk tindaklanjut pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum,”kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Kamis (28/5).

1. Ada empat kategori pengaduan pelanggaran THR

Kemenaker: 336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembayaran THRIlustrasi penghasilan (IDN Times/Arief Rahmat)

Ida menjelaskan, pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran pembayaran THR ini difokuskan pada pemilahan 4 kategori pengaduan THR, yaitu THR belum dibayarkan, THR belum disepakati, THR terlambat bayar dan THR tidak dibayarkan. Nantinya para pengawas ketenagakerjaan akan turun ke lapangan untuk memastikan kondisi perusahaan dan dugaan pelanggaran pembayaran THR.

“Apakah perusahaan itu termasuk kategori THR belum dibayarkan atau THR belum disepakati karena sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali terkait pembayaran THR,” kata Ida.

Selain itu ada juga kategori THR terlambat bayar bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak tentang penundaan atau pentahapan pembayaran THR. Dan terakhir kategori THR tidak dibayarkan yang harus diusut alasan dan penyebab perusahaan tersebut tidak membayar THR.

“Yang pasti kita kerahkan para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke posko pengaduan THR sehingga permasalahannya dapat segera diselesaikan,” tambah dia.

Baca Juga: Fasilitasi Seputar THR, Kemnaker Sediakan Posko THR secara Online 

2. Kemenaker siapkan sanksi bagi perusahaan yang tak membayar THR

Kemenaker: 336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembayaran THRYoutube IDN Times

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, Menteri Ida menegaskan terdapat sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

"Sedangkan bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," katanya.

3. Ada 1.353 pengawas ketenagakerjaan

Kemenaker: 336 Perusahaan Diduga Langgar Aturan Pembayaran THRIDN Times/Linda Juliawanti

Berdasarkan data Kemenaker saat ini terdapat 1.353 orang pengawas ketenagakerjaan yang terdiri dari 1.237 pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan 116 pengawas ketenagakerjaan pusat di Kementerian Ketenagakerjaan.

Adapun Menaker Ida telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Selama Pandemik Virus Corona. Surat tersebut mengatur pelaksanaan pemberian THR Keagamaan oleh perusahaan kepada karyawannya pada masa wabah COVID-19.

Baca Juga: 20 Ribu Buruh di Jateng Dirumahkan, Cuma Dapat THR Separuh 

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya