Kemendagri Selidiki 4 Desa Terindikasi Cacat Hukum
Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Benny Irwan. IDN Times/Hana Adi Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri telah memastikan 56 desa di Konawe, Sulawesi Tenggara, tidak fiktif. Pihak Kemendagri justru saat ini sedang memverifikasi empat desa yang terindikasi cacat hukum.
"Masih proses karena ada verifikasi lanjutan, sehingga bisa kita berikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikannya," kata Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Benny Irwan
1. Desa Wiau di Sulawesi Utara salah satu yang terindikasi cacat hukum
ANTARA FOTO/JojonBenny mengungkapkan, pihaknya tidak mengetahui secara keseluruhan desa mana saja yang terindikasi. Namun, dia menyebutkan Desa Wiau di Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satunya.
Jika ditelusuri lebih jauh, empat desa yang terindikasi yakni Lorehoma, Wiau, Rombok, dan Napoha. Pihaknya masih akan terus melakukan verifikasi dan penyelidikan untuk mengetahui di wilayah lainnya.
"Wilayah lain akan kita lihat dulu, apakah ada masalah seperti itu. Sambil penataan di wilayah lain," ungkapnya.
Baca Juga: Verifikasi Desa Fiktif, Mendagri Akan Keluarkan Surat Edaran ke Pemda
2. Sejak 2017, sebanyak Rp9,3 miliar ditransfer ke desa-desa tersebut
Editor’s picks
Ilustrasi Kas Negara (IDN Times/Arief Rahmat)Dijelaskan Benny, dana desa yang sudah ditransfer ke empat daerah tersebut sejak 2017 sebesar Rp9,3 miliar. Dari total anggaran tersebut, baru 47 persen diberikan ke desa tersebut.
"(Belum full) Karena desa itu masih dalam pemeriksaan aparat penegak hukum. Jadi pemerintah daerah tidak cukup berani untuk melanjutkan penyaluran," jelas dia.
Dana desa yang dibekukan juga dilakukan di tahap yang berbeda-beda. "Ada yang ditahap dua dihentikan ada yang ditahap tiga dihentikan. Jadi hasil verifikasi sementara itu, ditemukan ada yang sejak tahap dua dihentikan dan tahap tiga dihentikan," tambah Benny.
3. Pembekuan dana dilakukan saat pemda lakukan penegakan hukum
Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Benny Irwan. IDN Times/Hana Adi TimesBenny menjelaskan, pembekuan dana yang dilakukan pemerintah pusat saat aparat penegak hukum melakukan penindakan. Kegiatan itu kemudian langsung diinformasikan ke pemerintah pusat.
"Yang langsung menahan itu adalah teman-teman dari pemda yang tidak lagi menyalurkan dana desa itu ke desa yang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum sekarang," jelas dia.
Baca Juga: KPK Bantah Desa Fiktif Penerima Dana Desa Sudah Hilang
Topik:
Berita Terkini Lainnya
