Mustahilkah Vaksin Gratis untuk Semua Orang?
ilustrasi penyuntikan vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Terawan Putranto mengatakan Indonesia siap melakukan vaksinasi ke 107 juta penduduk Indonesia. Namun, tidak semua vaksin diberikan cuma-cuma. Sebab, hanya 32 juta orang yang akan disubsidi pemerintah sedangkan 75 juta orang lainnya menggunakan skema mandiri alias vaksin berbayar.
Kondisi tersebut lantas memunculkan pertanyaan, apakah vaksin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia mustahil dilakukan? Padahal beberapa negara mampu melakukannya.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, Indonesia sebenarnya mampu melakukannya. Anggarannya berasal dari sisah serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp695,2 triliun.
"Menurut saya anggaran PEN 2020 banyak yang gak terserap, masih bisa dialokasikan kesitu (vaksin). Kedua, kalau diberikan yang bebrayar dan sebagainya akan timbul kecemburan sosial yang besar. Kemudian akses masyarakat kan tidak sama," kata Tauhid kepada IDN Times, Senin (14/12/2020).
Baca Juga: Menyelisik 11 Vaksin COVID-19, Seperti Apa Kekuatannya?
1. Realisasi anggaran PEN hingga 2 Desember 2020
Ilustrasi Uang Kas (IDN Times/Arief Rahmat)Hingga 2 Desember 2020, realisasi anggaran PEN 2020 mencapai Rp440 triliun. Realisasi itu setara 63,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Pengujung 2020 yang hanya tinggal beberapa minggu lagi, membuat Tauhid optimistis bahwa serapan PEN tidak akan mencapai 100 persen. Oleh karena itu, sisa dana tersebut bisa dioptimalkan dalam program vaksinasi.
"Mampu (secara keuangan). Kan ada anggaran PEN yang belum dialokasikan. Itu sekitar Rp140 triliun nggak terserap di 2020. Nanti bisa ditambahkan (di 2021)," ucap dia.
2. Anggaran vaksin dari Kemenkeu
Infografis Stimulus Ekonomi Indonesia selama Pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55,5 triliun untuk program vaksinasi COVID-19. Hal itu disampaikan usai Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta kepastian kepada para menterinya tentang rencana vaksinasi.
Ini adalah anggaran pengadaan vaksin periode 2020 hingga 2022. Secara rinci, alokasi anggaran tersebut adalah untuk antisipasi pengadaan vaksin sebesar Rp18 triliun, vaksinasi Rp3,7 triliun, sarana prasarana serta penelitian PCR dan lain sebagainya sebesar Rp1,3 triliun.
Selain itu, anggaran ini juga termasuk untuk antisipasi bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan BP Kelas III sebesar Rp2,4 triliun, serta carry over SILPA 2020 untuk penanganan kesehatan dan vaksin COVID-19 sebesar Rp30,1 triliun.
Editor’s picks
Khusus untuk tahun anggaran 2020, dia menyiapkan anggaran sebesar Rp35,1 triliun untuk mendukung program vaksinasi dan pengadaan vaksin.
Baca Juga: Anggaran Kesehatan 2021 Dipangkas, Ekonom: Gimana Mau Vaksin Gratis?
3. Harga vaksin mandiri dikhawatirkan melonjak
Perburuan vaksin oleh negara-negara di dunia (IDN Times/Sukma Shakti)Di sisi lain, Tauhid khawatir nantinya harga vaksin akan melonjak di pasaran, Hal tersebut akan memberatkan masyarakat yang melakukan vaksinasi secara mandiri.
"Ada yang menjadikan (vaksin) itu jadi bahan jualan. Karena barangnya jarang. Karena sumber terbatas, nanti jadi rebutan," ucap dia.
Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, menaksir harga vaksin Sinovac sekitar Rp200 ribu per dosis. Sementara itu, vaksin Pfizer-BioNTech diprediksi sekitar 20 dolar AS atau setara dengan Rp28 ribu rupiah.
Vaksin Moderna yang menggunakan teknologi mRNA diperkirakan di kisaran 10 hingga 50 dolar AS per dosis atau setara Rp140 ribu hingga Rp700 ribu. Lalu AstraZeneca, harga vaksinnya diperkirakan di bawah 4 dolar AS atau Rp56 ribu.
Adapun harga vaksin Sinopharm diperkirakan kurang dari 1.000 yuan 145 dolar AS. Namun, belum dapat dipastikan berapa harga yang akan diberikan untuk Indonesia.
4. Alasan pemerintah tidak bisa menggratiskan seluruh biaya vaksin
Erick Thohir pastikan Bio Farma siap produksi 250 juta dosis vaksin COVID-19 per tahun di akhir tahun 2020 (Dok. Kementerian BUMN)Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa tidak bisa semua vaksin COVID-19 bisa diberikan secara gratis lantaran mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu, menyebut bahwa APBN sudah terkuras untuk penanganan dampak COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Dengan kondisi tersebut, suka tidak suka, semua elemen masyarakat diharapkan dapat bergotong royong untuk mendukung program vaksinasi COVID-19.
"Kami sangat mengharapkan masyarakat yang memiliki uang bisa membantu keuangan negara dengan melakukan vaksinasi mandiri alias tidak gratis," kata Erick.
Baca Juga: Muncul Petisi Mendesak agar Vaksin COVID-19 Gratis, Ini Alasannya
Topik:
Berita Terkini Lainnya
