Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi Rumah Murah Rp8,6 Triliun
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah sepakat untuk memenuhi permintaan dari asosiasi pengembang perumahan untuk menambah dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang habis Agustus ini. Tiga asosiasi pengembang perumahan itu yakni Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).
“Tadi kami sampaikan bahwa untuk sampai di akhir tahun sebenarnya kita membutuhkan hampir 130 ribu unit rumah FLPP yang perlu dana subsidinya. Akan tetapi Kementerian PUPR sudah mengajukan ke Menteri Keuangan untuk unit hampir 80 ribu yaitu sebesar Rp8,6 triliun,” kata Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (17/9).
1. Cukup untuk pembiayaan rumah murah hingga November
ANTARA FOTO/Raisan Al FarisiSoelaeman mengungkapkan, tambahan dana subsidi sebesar Rp8,6 triliun yang akan cair minggu depan atau maksimal dua minggu ke depan itu cukup sampai November.
“Tentu ini adalah sebuah angin segar untuk para konsumen yang sudah mendambakan masuk ke rumah karena dengan KPR teman-teman semua juga bisa merealisasikan KPR-nya bagi konsumen-konsumen di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Baca Juga: Apa Sih Persyaratan Miliki Rumah Subsidi? Ini Daftarnya!
2. Asosiasi ajukan usulan insentif untuk sektor properti
Editor’s picks
ANTARA FOTO/R. RekotomoSoelaeman menambahkan, pihaknya mengajukan usulan soal upaya pemerintah dalam membantu industri properti agar cepat keluar dari krisis. Untuk itu, mereka mengusulkan beberapa hal terutama di kebijakan mengenai perpajakan.
“Kita berharap pemerintah tidak ada kebijakan baru di sektor perpajakan. Jadi tidak ada pajak progresif, tidak ada pajak laba ditahan, dan pajak PPH tetap final,” tuturnya.
3. Sektor properti masih terkendala psikologis
IDN Times/Gregorius Aryodamar PMenurut Soelaeman, Presiden Jokowi fokus dalam mendorong kemudahan perizinan untuk mendorong industri properti terutama pengembang-pengembang ini bisa bekerja lebih cepat dan lebih tenang.
Ia menyebutkan, kalau melihat numerik dari angka-angka seperti bunga bank, dan lain-lain ini sebenarnya jauh lebih rendah dari pada saat booming properti 1994, tapi industri properti dengan numerik suku bunga yang rendah ini masih belum bergerak berarti ada hambatan psikologis.
“Hambatan psikologisnya kami sampaikan tadi bahwa kebijakan-kebijakan yang sifatnya bisa mengubah strategi pengembang menjadi menahan diri itu sebaiknya ditiadakan,” ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Targetkan 1,25 Juta Rumah Murah Terbangun Tahun ini
Berita Terkini Lainnya
