Penerbitan SIM-STNK Mau Dialihkan ke Kemenhub, Ini Kata Budi Karya
Ilustrasi STNK. IDN Times/Irma Yudistirani
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Muncul wacana penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) dialihkan ke Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara terkait rencana tersebut.
"Saya pikir STNK dan segala sesuatunya sudah dikelola baik oleh Polri. Dan paling penting Polri itu memiliki peran-peran di tingkat II bahkan di tingkat keacamatan. Menurut saya, pengelolaan yang sudah bagus biarkan dilakukan (Polri). Kami mensupport kegiatan Polri," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/2).
1. Menhub Budi nilai pembuatan STNK dan SIM tidak perlu dialihkan
Menhub Budi Karya Sumadi. IDN Times/Siti UmaiyahMenhub Budi menyampaikan bahwa pihaknya tidak mungkin mengelola pembuatan SIM maupun STNK. Sebab, kelembagaan yang dimiliki oleh Polri sudah cukup baik.
"Kalau di daerah saya tidak punya lembaga, Yang mana jadi tidak efisien kalau buat lembaga baru. Tentang efisiensi dan kompetensi apa yang sudah dilakukan sekarang baik dan kenapa harus diubah?" ungkap dia.
Baca Juga: Siap-siap Registrasi SIM HP Pakai Foto Wajah, Sidik Jari dan Iris Mata
2. Kemenhub ingin fokus dalam penegakan hukum di jembatan timbang dan terminal
Editor’s picks
IDN Times/Ditjen Perhubungan DaratMantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini menegaskan bahwa pihaknya justru ingin fokus dalam penegakan hukum di jembatan timbang dan terminal. Keinginan itu juga telah disampaikan Kemenhub kepada pihak kepolisian agar diberi kewenangan.
"Saya sudah konsultasi dengan Kapolri, tolong agar di tempat jembatan timbang dan di terminal kami memiliki kewenangan yang sama dengan polisi (dalam penindakan). Karena di situ kami melakukan law enforcement tentunya di-back up oleh kepolisian tetapi supaya jangan mengganggu di dua tempat saja, di terminal dan jembatan timbang," kata dia.
3. Penegakan hukum di terminal dan jembatan timbang penting dalam pengaturan transportasi
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi. IDN Times/Hana Adi PerdanaSenada, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, penegakan di jembatan timbang dan terminal saat ini sangat penting. Dua tempat tersebut dianggap menjadi fokus Kemenhub dalam mengedepankan keselamatan dan keamanan penumpang dalam hal ini masyarakat.
"Kita akan fokus menangani terminal dan jembatan timbang. Kita lebih bicara penguatan penegakkan hukum. SIM, STNK dan BPKB seperti sekarang saja ya. Polisi membangun itu sudah lama dan kuat sekali ya," imbuh dia.
Baca Juga: Siap-siap, Perpanjang STNK di Jakarta Harus Uji Emisi Dulu!
Topik:
Berita Terkini Lainnya
