Comscore Tracker

Setahun Budi Karya Sumadi di Kabinet Indonesia Maju, Bikin Apa Saja?

Semoga sektor perhubungan terus lebih baik

Jakarta, IDN Times - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merupakan salah satu menteri yang dipertahankan Presiden Jokowi di periode keduanya. Budi Karya bahkan masih diberi mandat yang sama, yakni menjadi orang nomor satu di Kementerian Perhubungan.

Pada tahun perdananya di periode kedua Jokowi, Budi Karya dinilai tidak terlalu banyak unjuk gigi. Namun demikian, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) menempati kementerian yang sangat vital di saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan pemerintah. Banyak kebijakan transportasi perhubungan yang menentukan di masa itu. 

IDN Times pun merangkum apa-apa saja yang terjadi dan sudah dilakukan oleh Budi Karya Sumadi di sektor perhubungan.

1. Sempat sakit lantaran terinfeksi virus corona (COVID-19)

Setahun Budi Karya Sumadi di Kabinet Indonesia Maju, Bikin Apa Saja?Ilustrasi virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Pada Maret 2020, Budi Karya diumumkan positif COVID-19. Hal itu lantas membuat geger beberapa pihak lantaran sebelumnya dia melakukan kontak fisik dengan beberapa orang. "Hasil laboratorium confirm untuk COVID-19," ujar Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Brigjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan bahwa Budi Karya terkena COVID-19 karena aktif mengunjungi tempat-tempat vital yang memang berpotensi dalam menularkan virus tersebut dalam pekerjaannya. Awalnya, Menhub hanya divonis terkena tifoid (tifus) biasa, namun saat menjalani pemeriksaan dan perawatan, dokter menyatakan dirinya positif virus corona.

Karena kondisi tersebut, Budi Karya digantikan sementara waktu oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada 31 Maret, Budi Karya dinyatakan sembuh dan langsung melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya.

Selama kementeriannya dipegang oleh Kemenko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, sejumlah kebijakan bidang perhubungan juga menuai kontroversi di publik. 

Baca Juga: Deretan Kebijakan Luhut yang Tuai Kontroversi selama Setahun Menjabat

2. Izinkan layanan transportasi dibuka lagi saat PSBB dan ada larangan mudik

Setahun Budi Karya Sumadi di Kabinet Indonesia Maju, Bikin Apa Saja?Foto aerial suasana kendaraan yang terjebak macet di Jalan Tol Cawang-Grogol, Jakarta, Jumat (11/9/2020) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Pada 7 Mei 2020, Budi Karya memutuskan untuk membuka lagi akses layanan seluruh moda transportasi umum. Kelonggaran itu diberikan setelah mendapat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia memberikan masukan berupa kelonggaran untuk angkut penumpang supaya roda perekonomian nasional tetap berjalan di tengah pandemi.

"Mulai besok 7 Mei. Pesawat, segala macam, [boleh mengangkut] orang-orang khusus. Tapi tidak boleh mudik," jelas dia saat rapat virtual mengenai Antisipasi Mudik Lebaran 2020 dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Kebijakan itu pun menjadi kontroversi lantaran bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 untuk mengatur pengendalian transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian untuk mudik di tengah pandemik COVID-19.

Transportasi yang diatur meliputi kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang seperti angkutan umum bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kapal laut, serta kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor.

Larangan tersebut berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), zona merah penyebaran virus corona, dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB.

Dalam aturan itu, larangan mudik untuk sektor darat dan penyeberangan berlaku 24 April sampai 31 Mei 2020, untuk kereta api mulai 24 April sampai 15 Juni 2020, untuk kapal laut mulai 24 April hingga 8 Juni, dan untuk angkutan udara mulai 24 April hingga 1 Juni 2020.

3. Budi Karya hapus aturan kapasitas 50 persen penumpang saat PSBB

Setahun Budi Karya Sumadi di Kabinet Indonesia Maju, Bikin Apa Saja?Ilustrasi penumpang penerbangan di tengah pandemik COVID-19 (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permen Nomor 18 Tahun 2020, kapasitas angkutan baik darat, udara, laut maupun kereta api tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen. Padahal di masa pandemik COVID-19, pembatasan jumlah penumpang itu penting untuk memungkinkan penumpang menjaga jarak. 

Pasal 11, 12, 13, dan 14 Permenhub 18 Tahun 2020 sebelumnya mengatur pembatasan jumlah penumpang maksimal 50 persen kapasitas untuk mobil penumpang, mobil pribadi, bus penumpang, transportasi sungai, danau, serta penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara.

Sementara itu, jumlah penumpang kereta api antara kota kecuali kereta api luxury, dibatasi maksimal 65 persen dari kapasitas, penumpang kereta api perkotaan maksimal 35 persen dari kapasitas, dan kereta api lokal maksimal 50 persen.

Namun, pada Permenhub 41 Tahun 2020, Budi menghapuskan angka kapasitas maksimal dan hanya menyatakan pembatasan jumlah penumpang. Pembatasan jumlah penumpang pada sarana transportasi akan ditetapkan melalui surat edaran (SE) menteri perhubungan.

Keputusan itu pun menuai polemik. Pasalnya, di masa PSBB saat itu pemerintah dianggap mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mempercepat penyebaran COVID-19. Budi Karya juga dianggap bertentangan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

4. Kemenhub terbitkan regulasi untuk atur sepeda

Setahun Budi Karya Sumadi di Kabinet Indonesia Maju, Bikin Apa Saja?ilustrasi sepeda, ilustrasi MTB, jalur MTB (IDN Times/Dwi Agustiar)

Pada September lalu, Kemenhub menerbitkan aturan terkait pedoman pengguna sepeda di jalan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali menekankan, aturan tersebut diterbitkan guna menjamin keselamatan pesepeda. "Tidak ada niatan kami mengintervensi, sehingga kenyamanan bapak ibu menjadi terganggu," ucap Budi Karya.

Adapun dalam beleid tersebut, salah satu ketentuan utama yang diatur oleh pemerintah ialah persyaratan teknis sepeda. Kemenhub juga mengatur ketentuan terkait fasilitas pendukung dan parkiran pesepeda.

Pemerintah mengatur persyaratan apa saja yang harus dilakukan oleh pesepeda. Misalnya, kewajiban menggunakan sepatbor, rem, lampu, bel, pedal, alat pemantul cahaya warna merah, dan alat pemantul cahaya warna putih atau kuning, serta penggunaan lampu saat malam. "Dalam PM 59/2020 disebutkan bahwa penggunaan sepatbor dikecualikan untuk jenis sepeda balap, sepeda gunung, dan jenis sepeda lain," kata Budi.

Sempat ada simpang siur tentang kewajiban menggunakan helm dan sepatbor dalam bersepeda. Awalnya Kemenhub mengumumkan wajib menggunakan helm. Aturan kewajiban menggunakan alas kaki dan helm saat bersepeda ini tertuang pada Pasal 6 ayat 1 dan 2.

Namun kemudian hal itu diluruskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. Dia memastikan bahwa penggunaan helm saat bersepeda bersifat opsional atau tidak wajib. Dia menyebut ada kelompok pesepeda olahraga dan pesepeda umum. Keduanya wajib menggunakan sepeda yang dilengkapi sepatbor, rem, bel, lampu, hingga alat pemantul cahaya atau reflektor. Namun, penggunaan helm hanya diwajibkan untuk kepentingan kelompok pesepeda olahraga.

“Untuk penggunaan sepeda olahraga, itu juga ada persyaratan teknisnya, di mana bagi penggunanya harus menggunakan helm. Kalau untuk kepentingan umum tidak menggunakan helm tidak apa-apa,” kata Budi dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (19/9/2020).

Baca Juga: Aturan bagi Pesepeda Resmi Terbit, Ini 5 Kewajiban saat Kamu Gowes! 

5. Stimulus penerbangan

Setahun Budi Karya Sumadi di Kabinet Indonesia Maju, Bikin Apa Saja?Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru-baru ini memberikan insentif kepada para penumpang yang berangkat dari 13 bandara yang telah ditentukan. Pemerintah akhirnya memutuskan menghapus biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau sering kali dikenal sebagai Passenger Service Charge (PSC).

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Novie Riyanto mengatakan stimulus ini diberikan untuk mendukung kebangkitan industri penerbangan dan pariwisata. Pemberian insentif mulai berlaku untuk pembelian tiket pesawat mulai 23 Oktober 2020 sampai 31 Desember 2020. Dengan tujuan pemberangkatan sebelum 1 Januari 2021.

"Setiap penumpang tersebut tidak dibebani biaya PSC karena akan dikeluarkan dari komponen biaya tiket yang akan ditagih oleh operator bandar udara kepada pemerintah," kata Novie.

Dengan pemberian insentif ini, maka tarif tiket pesawat menjadi lebih murah. Novie mencontohkan, harga tiket pesawat dari Jakarta ke Surabaya dipatok seharga Rp700 ribu termasuk PSC. Dengan pemberian diskon melalui PSC ini, maka biaya tiket pesawat menjadi Rp600 ribu. Itu artinya PSC yang dikenakan adalah senilai Rp100 ribu.

Angka tersebut hanya contoh sebab PSC di setiap bandara memiliki besaran yang berbeda-beda. Dengan pemberian insentif ini pemerintah berharap, lebih banyak penumpang yang mau naik pesawat. 

Baca Juga: 14 Hari Gak Sadarkan Diri, Perjuangan Budi Karya Sembuh dari COVID-19

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya