Setahun Jokowi-Ma'ruf, Banyak Menteri yang 'Gak Kelihatan'
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Setahun sudah Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Republik Indonesia. Selama itu juga, kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju disorot. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyoroti kinerja menteri-menteri Presiden Jokowi selama periode pandemik COVID-19.
"Misalnya kalau kita lihat di tengah pandemik ini kinerja pak Jokowi dan timnya tidak cukup bagus dalam artian teamwork tidak berjalan optimal. Terlihat di kinejra beberapa menteri tidak cukup baik. Simpel saja banyak menteri yang gak kelihatan," kata Piter kepada IDN Times, Selasa (20/10/2020).
1. Kinerja menteri tidak optimal
Menurut Piter, kinerja para pembantu presiden tersebut tidak optimal di masa pandemik COVID-19. "Saya jujur saja beberapa menteri lupa namanya karena tidak muncul di publik. Ini artinya secara menteri tidak terlihat kinerja optimalnya," ucap dia.
Koordinasi antarmenteri juga kerap tidak terjalin dengan baik. Dalam setahun ini, sejumlah menteri juga dinilai tidak responsif. Dengan sederet alasan itu, perombakan kabinet tampaknya belum bisa diwujudkan Presiden Jokowi.
"Kalau sekarang terlihat sekali Pak Jokowi ada beban. Di tengah keluhan masyarakat terhadap menteri-menteri yang tidak bisa diharapkan, tidak berani melakukan reshuffle. Ya tidak berani melakukan penyegaran kabinet untuk bisa diperbaiki," tambah Piter.
Baca Juga: Curhat Sri Mulyani soal PEN: Ada Menteri-menteri Belum Paham Birokrasi
2. Komunikasi pemerintah yang buruk ke masyarakat
Terakhir, Piter menilai komunikasi yang buruk kepada masyarakat menjadi salah satu yang mendorong ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja misalnya, komunikasi yang buruk membuat kericuhan beberapa waktu lalu.
"Masyarakat tidak mendapatkan informasi seutughnya. Saya kira itu mempengaruhi hasil survei kemarin. Itu karena tidak dapat infornasinya yang cukup. Di awal pandemik, komunikasi yang dibangun sangat buruk sehingga menjadi guyonan antara pulang kampung dan mudik, kemudian kebijakan maju mundur. Saya kira komunikasi tidak baik," ujarnya.
3. Pemulihan ekonomi tidak optimal
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kinerja para menteri Jokowi memang kurang optimal. Hal itu tercermin dari pemulihan ekonomi yang berjalan sangat lambat.
"Program (pemerintah) yang besar yang jalan di Bansos tetapi tidak memperbaiki keadaan. Orang merasakan situasi buruk enam bulan kalau lebih masyarakat lama-lama habis kok tidak membaik. Itu terlihat dari indeks kepercayaan konsumen yang tidak optimis itu masih di atas 80 persen," kata Tauhid.
Baca Juga: Jokowi: Komunikasi soal Vaksin COVID-19 Jangan Seperti UU Cipta Kerja