Soal UU Cipta Kerja, Menaker: Jokowi Tak Cari Aman Justru Ambil Risiko
Youtube IDN Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak cari aman soal Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo itu justru berani mengambil risiko dengan beleid tersebut.
"UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi situasi, yang digagas Pak Joko Widodo saat baru dilantik. Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi pak Jokowi memilih menjalani risiko itu," kata Ida dalam keterangan resminya seperti dikutip pada Rabu (21/10/2020).
1. Jokowi bisa saja cari aman
Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (20/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Menurut Ida, Presiden Jokowi bisa saja cari aman di periode keduanya ini. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih untuk melakukan terobosan yang mengubah banyak hal.
"Tapi beliau memilih meninggalkan legacy untuk kita semua. Bukannya cari aman," ucap Ida.
Baca Juga: MUI Terima Naskah UU Cipta Kerja Versi 1.187 Halaman dari Pratikno
2. Ida minta semua pihak saling mengerti
IDN Times/KemnakerEditor’s picks
Ida berharap kehadiran UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa dimengerti semua pihak. Dia tak memungkinkan bila suatu kebijakan tidak akan mampu mengakomodasi seluruh keinginan masyarakat.
"Jadi mari kita follow up legacy ini dengan semangat berdialog. Kita jangan pakai prinsip pokok'e. Repot kalau pakai pokok'e. Namanya dialog ya tidak bisa 100 persen aspirasi pekerja dan pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan," imbuh dia.
3. Luhut ungkap awal mula tercetusnya UU Omnibus Law di Indonesia
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (IDN Times/Shemi)Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bahwa ide munculnya Omnibus Law dimulai saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Saat itu, Luhut merasa prihatin dengan kesemrawutan peraturan di dalam negeri.
"Inefisiensi juga di mana-mana. Saya kumpulkan pak Mahfud, Jimly, Sofyan Djalil dan dari kantor saya pak Lambok untuk mendiskusikan gimana caranya," jelas Luhut.
Lebih lanjut, Luhut kemudian mengungkapkan bahwa ide Omnibus Law hadir dari Sofyan Djalil yang berkaca bahwa ada regulasi bernama omnibus di Amerika Serikat. Menurut Luhut, aturan tersebut tidak menghilangkan aturan yang lama, melainkan untuk menyelaraskannya.
"Karena kesibukan sana-sini baru dibicarakan presiden akhir tahun lalu dan itulah buahnya sekarang. Proses panjang bukan proses tiba-tiba," ucap dia.
Baca Juga: Pesangon PHK di Omnibus Law Hanya 25 Kali Gaji, Ini Alasan Menaker
Berita Terkini Lainnya
