Wamenku: Isi SPT dengan Benar, maka Kita Sudah Membantu Negara
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mendorong para wajib pajak (WP) pribadi untuk melaporkan SPT Tahunannya paling lambat 31 Maret 2021 dan WP badan paling lambat 30 April 2021. Menurut Suahasil, penyampaian SPT yang dilakukan oleh para wajib pajak akan sangat membantu negara di situasi pandemik COVID-19.
"Dengan mengisi SPT dengan benar, maka kita membantu negara," kata Suahasil dalam acara Spectaxcular 2021 yang ditayangkan secara virtual, Senin (22/3/2021).
Baca Juga: Deadline April 2021, Ini Cara Lapor Pajak UMKM
1. Pentingnya gotong royong di situasi pandemik
Ilustrasi kegiatan pembayaran pajak. ANTARA FOTO/Nova WahyudiSuahasil menyampaikan pentingnya gotong royong di situasi pandemik COVID-19 saat ini. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara membayar pajak.
Melalui pembayaran pajak tersebut, masyarakat sudah bergotong royong untuk melawan dampak dari pandemik.
"Ini saatnya kita membantu negara dalam pandemik, dengan melaporkan pajak. Kebersamaan kita untuk bisa menanggulangi," ucapnya.
2. Belanja negara mencapai Rp2.750 triliun di 2021
Editor’s picks
IDN Times/Arief RahmatLebih lanjut Suahasil mengungkapkan, alokasi belanja negara di 2021 mencapai Rp2.750 triliun. Uang tersebut, kata Suahasil, akan digunakan untuk membiayai pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta menanggulangi dampak pandemik COVID-19 yang berkepanjangan.
"Uangnya dari mana? dari pajak yang bapak/ibu bayarkan," tuturnya singkat.
Baca Juga: 5 Cara Mudah E-Filling Form 1770 S dan 1770 SS di SPT Tahunan
3. Uang pajak juga untuk belanja vaksin
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)Sebagai informasi, pemerintah telah memastikan vaksin COVID-19 gratis untuk masyarakat. Pembiayaan untuk program vaksin dan vaksinasi tersebut, bersumber dari anggaran PEN yang nilainya mencapai Rp699 triliun.
Suahasil menjelaskan bahwa anggaran vaksin dan vaksinasi untuk 185 juta penduduk Indonesia, mencapai Rp58 triliun. Dana tersebut, juga bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat kepada negara.
"Bukan jumlah yang kecil. Perlu dilakukan vaksinasi agar kita memilki herd immunity. Dan uang pajak menjadi tumpuan utama untuk membeli vaksin dan (menjalankan) vaksiansi. Ini bagian dari perjaungan kita bahwa masyarakat Indonesia terlindungi dari COVID-19," ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Ayo Lapor SPT sebelum Deadline!
Berita Terkini Lainnya
