Basuki Sindir Anies Soal Banjir Underpass, Semua Harus Tanggung Jawab
(Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) IDN Times/Helmi Shemi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyindir pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait banjir yang melanda underpass Kemayoran. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pernah mengatakan bahwa underpass Kemayoran merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Sekretariat Negara.
Namun Basuki mengatakan bahwa banjir di underpass Kemayoran merupakan tanggung jawab semua pihak. "Kalau ditanya kenapa saya sampai turun? Ini ibukota negara. Semua harus tanggung jawab. Tidak ada soal kewenangan," kata Basuki dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (28/1).
Baca Juga: Banjir Underpass Kemayoran Surut, Petugas Temukan Ular Sanca dan Lele
1. Basuki mengatakan tidak ada masalah koordinasi dengan Pemprov DKI
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat 3 Januari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Basuki mengatakan sudah sejak lama ia berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk penanganan banjir. Untuk banjir di underpass Kemayoran, ia juga berkoordinasi dengan Asisten Pembangunan Setda DKI Jakarta, Yusmada Faizal.
"Saya dari (saat menjadi) kepala seksi sampai kepala dirjen SDA, saya ketemu Pak Yusmada di lapangan, jadi tidak ada masalah koordinasi dengan Pemprov," ujarnya.
Basuki sendiri turun langsung menangani banjir di underpass Kemayoran. Ia menerjunkan 10 pompa air Kementerian PUPR untuk menyurutkan air.
2. Ada masalah desain di underpass Kemayoran
Underpass Kemayoran (IDN Times/Cindi Nopitasari)Editor’s picks
Basuki menjelaskan bahwa ada masalah dari desain underpass Kemayoran sehingga perlu dilakukan modifikasi termasuk jalan yang menuju underpass.
"Kami evaluasi harus ada modifikasi drainase dan jalan. Jadi jalan turun dan air semua menuju situ. Cuma ada dua pompa gak kuat. Perlu modifikasi desain," katanya.
3. Pemerintah pusat vs Pemprov DKI
(IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan underpass Kemayoran merupakan wewenang pemerintah pusat. Kendati demikian, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta tetap membantu pemerintah pusat agar wilayah tersebut tak digenangi banjir dan bisa berfungsi seperti sedia kala.
"Pemprov DKI ikut membantu untuk pastikan bahwa itu bisa tuntas segera. Sejauh ini, SDA sudah serahkan enam mobil pompa ditambah dua pompa pemadam kebakaran untuk terus memompa," ujar Anies usai hadiri Rapat Kerja Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (26/7).
Akibat banjir ini, Pemprov DKI Jakarta sempat 'disemprot' pemerintah pusat. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono angkat bicara terkait pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi, yang menyebutkan underpass Kemayoran yang terkena banjir merupakan wewenang pemerintah pusat. Heru mengimbau agar pejabat Pemprov DKI Jakarta tidak berpolemik dalam masalah banjir.
“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media. Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ujar Heru.
Sayang, Anies enggan berkomentar dan melengos. Dia langsung pergi ketika ditanya wartawan soal pernyataan tersebut. "Sudah cukup ya itu," ujar Anies.
Baca Juga: Banjir Underpass Kemayoran, Sekretariat Presiden Sentil Dinas SDA DKI
Berita Terkini Lainnya
