BCA: Indonesia Harus Respons Tantangan Baru Pencucian Uang
Ilustrasi judi. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Haryanto Budiman mengatakan Indonesia harus bisa merespons tantangan baru terkait pencucian uang atau money laundry dan pendanaan terorisme alias terorism financing. Pasalnya, sekarang ini banyak inovasi dan bisnis ekonomi baru.
"Kita ketahui ada berbagai inovasi baru seperti mata uang kripto yang mungkin regulasinya belum ada atau belum memadai," kata Haryanto dilansir ANTARA, Sabtu (19/3/2022).
Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan hasil dari suatu tindakan kriminal, baik itu dari tindakan korupsi, perjudian, penghindaran pembayaran pajak, prostitusi, hingga perdagangan manusia.
Baca Juga: PPATK Duga Sederet Crazy Rich Lakukan Pencucian Uang
1. Harus ada aturan baru untuk hadapi bisnis ekonomi terkini
Ilustrasi transaksi (IDN Times/Aditya Pratama)Haryanto menginginkan agar ada aturan baru yang mengatur berbagai model bisnis terkini yang cukup dan memadai untuk menghindari pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Haryanto berpendapat pencucian uang merupakan isu global yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara maju, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh negara.
Baca Juga: KPK Sita Aset Puput Tantriana Rp50 M Diduga Terkait Pencucian Uang
2. Sayangnya Indonesia belum bergabung dengan Financial Action Task Force
Ilustrasi Pencucian Uang (IDN Times/Aditya Pratama)Meski demikian, Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum bergabung sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF), yang merupakan organisasi internasional terkait pencucian uang.
Namun, saat ini pemerintah Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM dibantu Menteri Keuangan sedang mengusahakan agar Indonesia bisa masuk ke dalam keanggotaan FATF.
Baca Juga: Indra Kenz Terancam Pasal Pidana Judi Online hingga Pencucian Uang
3. Syarat Indonesia bisa gabung Financial Action Task Force
Ilustrasi Pencucian Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)Pria yang juga merupakan Integrity and Compliance Task Force Chair B20 ini membeberkan, untuk bergabung menjadi anggota FATF, terdapat sejumlah kriteria baku yang harus dipenuhi Indonesia, seperti legislasi memadai, infrastruktur penunjang yang kuat, dan banyaknya program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas.
"Mudah-mudahan kita bisa diterima dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi," tuturnya.
Ia pun berharap dengan keanggotaan FATF, Indonesia bisa semakin kuat dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Berita Terkini Lainnya
