Comscore Tracker

BKPM: Pungli Sudah Ada Sejak Zaman Adam Hawa dan VOC, Susah Hilang

Omnibus Law pun tidak bisa menumpas pungli

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai pungutan liar alias pungli tidak bisa hilang dari bumi Indonesia meski pemerintah menerbitkan undang-undang omnibus law.

"Pungli sudah ada dari zaman Adam dan Hawa, sudah ada dari zaman VOC," kata Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (8/9/2020).

1. Omnibus law hanya bisa memperkecil kemungkinan pungli

BKPM: Pungli Sudah Ada Sejak Zaman Adam Hawa dan VOC, Susah HilangIDN Times / Auriga Agustina

Baca Juga: Istana Bantah Bayar Artis Soal Omnibus Law, Justru Senang Dipromosikan

Bahlil mengatakan, pungli memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya dengan omnibus law. Tapi ia meyakini dengan adanya aturan ini, maka pungli dapat diminimalisasi.

"Dengan undang-undang ini (omnibus law) memperkecil pungli. Tugas kita adalah memperkecil ini. Maksimal kita menekan agar pungli-pungli ini segera diselesaikan dengan baik," katanya.

2. Omnibus law diharapkan selesai akhir bulan depan

BKPM: Pungli Sudah Ada Sejak Zaman Adam Hawa dan VOC, Susah HilangMassa AKBAR Sumut berunjuk rasa menolak pengesahan RUU Omnibus Law, Kamis (16/7/2020). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Bahlil sendiri berharap omnibus law dapat segera disahkan pada Oktober mendatang. Karena dengan segera disahkannya omnibus law, maka BKPM dapat menentukan langkah mereka selanjutnya terkait investasi di Indonesia.

"Dalam skenario kita paling lambat Oktober. Kita harap (selesai) awal Oktober jauh lebih baik," katanya.

3. DPR tetap lanjutkan pembahasan omnibus law

BKPM: Pungli Sudah Ada Sejak Zaman Adam Hawa dan VOC, Susah HilangKetua DPP Bidang Politik PDIP Puan Maharani. YouTube/PDI Perjuangan

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR RI akan melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law secara cermat, hati-hati, terbuka, transparan dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional meski sempat didemo oleh buruh.

"Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja," ujar Puan.

DPR RI sudah menggelar pertemuan dengan 16 perwakilan serikat buruh/serikat pekerja di Jakarta pada 20-21 Agustus 2020. Pertemuan itu menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan tersebut di antaranya tentang hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja terbuka pada masukan publik.

Baca Juga: Dear Pak Jokowi, Omnibus Law Tidak Bisa Langsung Tancap Gas di 2021 

Topic:

  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya