Ditarget Cair saat HUT RI, Insentif UMKM Rp2,4 Juta Terkendala Data
ilustrasi. IDN Times/Ita Malau
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bantuan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp2,4 juta akan cair pada momen hari ulang tahun kemerdekaan RI 17 Agustus 2020. Rencananya, insentif ini akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses ke perbankan.
"Mungkin sesudah, atau pada saat 17 Agustus nanti oleh bapak presiden atau menterinya yang memang ini programnya sudah diumumkan," kata Sri Mulyani dalam webinar yang diselenggarakan Katadata, Selasa (11/8/2020).
1. Tapi ada kendala pendataan
Menteri Keuangan Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)Meski demikian, Sri Mulyani mengakui masih adanya kendala pendataan pelaku usaha yang saat ini sedang diselesaikan. Dia mengatakan jika menggunakan data nonperbankan, ada beberapa perbedaan data.
"Data seperti Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Mekar sebanyak 2-4 juta pelaku usaha.. Namun data di koperasi ada yang hanya 1,5 juta pelaku usaha. Tantangannya masalah data. Data yang ada yang sekarang sedang di clean-kan," ujarnya.
Menurutnya, masalah pendataan ini terjadi karena tidak ada pembaruan data yang dilakukan pemerintah khususnya dari pemerintah daerah (pemda).
Baca Juga: Jokowi Suntik UMKM Bantuan Modal Rp2,4 Juta, Kamu Punya Usaha Gak?
2. Terancam bantuan disalurkan tidak adil hanya karena masalah data
Editor’s picks
Ilustrasi (IDN Times/Ita Malau)Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan anggaran besar pemerintah untuk insentif akan berujung pada ketidakadilan jika permasalahan data ini tidak kunjung selesai.
"Kan terjadi kalau datanya belum clean ada pihak yang bisa mendapat 1-2 bantuan pemerintah ada yang belum sama sekali mendapatkan. Ini yang kemudian akan menimbulkan dimensi ketidakadilan yang biasanya menimbulkan reaksi di masyarakat," katanya.
3. Harus se-transparan mungkin
Menkeu, Sri Mulyani (IDN Times/Auriga Agustina)Pembenahan data ini perlu setransparan mungkin karena akan ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sri Mulyani mengatakan pemerintah berpacu dengan kecepatan dan ketepatan terhadap masalah pendataan ini.
"Kita selalu mencoba supaya nanti tidak terjadi persoalan dari sisi akuntabilitas," kata Sri Mulyani.
Pemberian insentif atau bansos ini diberikan untuk menghidupkan perekonomian, termasuk UMKM yang sangat terdampak sekaligus masuk dalam rencana pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Baca Juga: Menkop Kucurkan Rp28,8 Triliun untuk Stimulus 12 Juta UMKM dan PKL
Berita Terkini Lainnya
