DPR Sebut Ada Oknum Distributor Pupuk di Kemenko Perekonomian
Dok. Pupuk Indonesia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebut ada oknum distibutor pupuk di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, di tengah persoalan kelangkaan pupuk di sejumlah daerah.
"Termasuk saya buka aja, ada oknum juga di Lapangan Banteng Kemenko jadi distributor pupuk karena ada urusan dengan Kemendag. Nanti dalam kesimpulan tolong dituliskan," kata Sudin, Senin (18/1/2021).
1. Kementan dicecar oleh Komisi IV DPR
(Ilustrasi logo PT Pupuk Indonesia) www.bumn.go.id/pupukindonesiaSebelumnya, Sudin bertanya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy soal siapa penentuan agen distributor pupuk. Edhy menjawab bahwa tugas itu dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) atau PIHC.
Sudin lalu mengatakan bahwa PIHC bertanggung jawab jika ada oknum agen, pengecer dan distrubutor pupuk. "PIHC harus tanggung jawab. Karena selama ini kalau ada masalah yang ditangkap itu distributor, bawa ke polisi atau kejaksaan," kata Sudin.
Baca Juga: Pertanyakan Hasil Subsidi Pupuk Rp33 Triliun, Jokowi Geram!
2. Harga pupuk 2021 naik untuk tutup kekurangan anggaran subsidi
Editor’s picks
Pabrik Pupuk milik PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur. Anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Dok. Pupuk Indonesia)Dalam RDP tersebut, Edhy juga mengatakan Kementan resmi menaikan harga pupuk pada tahun ini lantaran kekurangan anggaran subsidi pupuk. "Berdasarkan rata-rata realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014-2018 diperlukan anggaran Rp32,584 triliun sehingga kekurangan anggaran Rp7,307 triliun," katanya.
Beberapa cara menutup kekurangan tersebut adalah dengan penurunan harga pokok produksi, perubahan formula NPK dan kenaikan harga eceran tertinggi pupuk. "Sehingga untuk menutup kebutuhan pupuk 2021 menjadi 9,123 juta ton bisa diatasi dengan simulasi tersebut," kata Edhy.
3. Jokowi geram subdisi pupuk tidak buahkan hasil
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/2/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mempertanyakan hasil subsidi pupuk yang diberikan pemerintah senilai Rp33 triliun. Dia geram lantaran subsidi tersebut tidak membuahkan hasil.
"Pupuk, saya jadi ingat pupuk, berapa tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk Rp30 triliun-an, berapa Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani), Rp33 triliun seingat saya. Rp33 triliun setiap tahun, return-nya apa? Kami beri subsidi pupuk itu kembaliannya ke kami apa? Apakah produksi melompat naik? Rp33 triliun, saya tanya kembaliannya apa?" kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas Pembangunan Pertanian yang ditayangkan secara virtual, Senin (11/1/2021).
"Lima tahun berapa (subsidinya)? 10 tahun berapa triliun? kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun bapak dan ibu angka itu besar sekali," tambah dia.
Baca Juga: Fraksi PKB Desak Kementan Bereskan Kelangkaan Pupuk Subsidi
Berita Terkini Lainnya
