Comscore Tracker

Evaluasi Setahun Jokowi, Begini Realisasi Kinerja Bidang Infrastruktur

Apa saja yang sudah dikerjakan Kementerian PUPR?

Jakarta, IDN Times - Hari ini genap satu tahun sejak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik Gedung DPR untuk periode 2019-2024. Saat pelantikan, Jokowi berjanji membangun infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi.

"Yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," kata Jokowi dalam pidatonya saat pelantikan.

Tugas infrastruktur ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Menteri Basuki Hadimuljono yang juga berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. 

Sudah sejauh apa ya progres infrastruktur dalam setahun ini?

1. 137 Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kementerian PUPR, berapa yang sudah selesai tahun ini?

Evaluasi Setahun Jokowi, Begini Realisasi Kinerja Bidang InfrastrukturIDN Times/Helmi Shemi

Berdasarkan Perpres No.56/2018 terdapat 137 PSN di Kementerian PUPR yang terdiri dari: 51 bendungan, 6 jaringan irigasi, 64 jalan tol, 4 jalan nasional, 7 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 1 Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), 3 Program Satu Juta Rumah (rumah susun, rumah khusus di perbatasan dan bantuan rumah swadaya), 1 Tanggul Penahan Banjir dan 1 Jakarta Sewerage System.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima IDN Times dari Kementerian PUPR, per 11 Oktober 2020, PSN yang selesai dari meliput: 10 bendungan, 3 jaringan irigasi, 21 ruas jalan tol, 4 jalan nasional, 2 SPAM, dan 3 Program Satu Juta Rumah.

"Pada prinsipnya proyek konstruksi tetap berjalan, baik pada proyek-proyek yang didanai APBN maupun KPBU. Sebagai contoh, beberapa proyek yang dilaksanakan antara lain pembangunan RS Pulau Galang, RS Akademik UGM, RS Lamongan, Wisma Atlet, Tol Layang A.P. Pettarani Makassar, Tol Kayu Agung-Palembang, pembangunan bendungan-bendungan on going seperti Bendungan Tapin, Way Sekampung dan Karian," demikian pernyataan tertulis Kementerian PUPR.

Baca Juga: Jokowi Bakal Resmikan Dua Proyek Infrastruktur di Sulsel

2. Realisasi 51 bendungan dan 6 jaringan irigasi

Evaluasi Setahun Jokowi, Begini Realisasi Kinerja Bidang InfrastrukturSuasana Bendungan Leko Pancing di Kabupaten Maros yang menjadi sumber air baku PDAM Makassar, Sabtu (19/9/2020). ANTARA Foto / Suriani Mappong

Dari 51 bendungan yang termasuk PSN, delapan bendungan telah selesai, 37 dalam proses, dan enam bendungan belum dilaksanakan karena perubahan desain, penolakan masyarakat dan rencana lelang 2020.

Delapan bendungan yang telah selesai yakni: Gondang, Sei Gong, Raknamo, Rotiklot, Mila, Tanju, Sindangheula, dan Logung. Selain itu ada 16 bendungan non PSN di mana tujuh di antaranya sudah selesai, 5 dalam proses dan empat bendungan 2019 belum dibangun.

Untuk 6 jaringan irigasi yang termasuk PSN, tiga di antaranya sudah selesai yakni DI. Umpu System (Way Besai), Lampung pada 2017, DI Leuwigoong, Jawa Barat pada 2018, DI Gumbasa, Sulawesi Tengah pada 2019 dan DI Baliase, Aceh.

Sementara untuk dua jaringan irigasi lainnya masih dalam proses. Adalah DI Jambo Aye Kanan yang ditargetkan selesai pada Desember 2020, DI Lhok Guci, Aceh ditargetkan selesai Desember 2021, dan DI Lematang, Sumatera Selatan yang ditargetkan rampung pada 2023.

3. Penyelesaian 64 jalan tol dan 4 jalan nasional

Evaluasi Setahun Jokowi, Begini Realisasi Kinerja Bidang InfrastrukturIDN Times/Dwifantya Aquina

Hingga 11 Oktober 2020, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 64 jalan tol yang terdiri dari 10 ruas tol Trans Jawa, 26 ruas tol Trans Sumatera, 18 ruas tol Jabodetabek dan 10 ruas tol Non Trans Jawa.

Lalu empat jalan nasional PSN berdasarkan Perpres 56 Tahun 2018, yang telah diselesaikan adalah:

Jalan Palu-Parigi sepanjang 83,6Km dengan biaya Rp5,97 triliun; Trans Maluku sepanjang 39 Km dengan biaya Rp5,12 triliun; jalan Gorontalo-Manado dengan panjang 301,7 Km dan biaya Rp5,12 triliun; dan jalan Trans Morotai sepanjang 231,84 Km dengan biaya Rp5,33 triliun.

4. Proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

Evaluasi Setahun Jokowi, Begini Realisasi Kinerja Bidang InfrastrukturIlustrasi pariwisata (IDN Times /Helmi Shemi)

Kementerian PUPR juga memiliki tanggung jawab terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang. Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan pada lima KSPN unggulan prioritas lainnya yang juga ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Kawasan lainnya itu seperti Morotai di Maluku Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur. Dukungan salah satunya dilakukan dengan meningkatkan konektivitas menuju lima KSPN tersebut.

Hingga 13 Juli 2020, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga mengalokasikan anggaran Rp 402,56 miliar digunakan untuk berbagai kegiatan peningkatan jaringan jalan dan jembatan di antaranya rekonstruksi jalan, pelebaran, rehabilitasi, penataan trotoar dan drainase, pembangunan jalan baru, dan perbaikan jembatan.

Untuk peningkatan akses KSPN Morotai, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 195,98 miliar yang digunakan untuk menangani 8 paket pekerjaan infrastruktur di antaranya pembangunan Jalan Sofi-Wayabula 1 (3,5 Km) senilai Rp 38,98 miliar dan pembangunan Jembatan Ake Godoa Lamo (82,9 meter) senilai Rp 30 miliar.

Pada KSPN Tanjung Kelayang dianggarkan sebesar Rp 15,32 miliar untuk 11 paket pekerjaan di antaranya menyelesaikan preservasi Jalan Tanjung RU-Pilang-Perawas-Tanjung Pandan-Tanjung Tinggi (25,79 Km) dengan progres 33,3 persen dan perbaikan geometrik bangunan pelengkap Manggar-Pelabuhan Manggar sepanjang 3400 meter yang telah selesai 100 persen.

Peningkatan akses KSPN Tanjung Lesung tahun ini dianggarkan Rp 111,46 miliar untuk mengerjakan 8 paket di antaranya melanjutkan preservasi Jalan Merak-Cilegon-Serang (4,8 Km) senilai Rp 22,80 miliar yang progresnya sudah mencapai 62 persen dan menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan menuju standar Ruas Sumur-Cibaliung-Muara Binuangeun sepanjang 1 Km.

Untuk KSPN Wakatobi dilakukan 2 paket pekerjaan dengan anggaran Rp 2,48 miliar yakni pemeliharaan rutin Jalan SP3 Wakoko-Lasalimu-Kamaru sepanjang 79,69 Km dan preservasi Jalan Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara sepanjang 1,48 Km dengan progres 55,6 persen.

Tekahir peningkatan akses jalan untuk KSPN Bromo-Tengger-Semeru meliputi 3 paket pekerjaan senilai Rp 77,35 miliar yakni preservasi Jalan Gempol-Bangil-Pasuruan-Probolinggo (47,82 Km) senilai Rp 26,8 miliar, preservasi Jalan Probolinggo-Lumajang-Turen (19,91 Km) senilai Rp 39,75 miliar, dan pelebaran menambah lajur Probolinggo-Grobogan-Lumajang senilai Rp 10,9 miliar.

Lima KSPN unggulan tersebut merupakan bagian dari 10 “Bali Baru” yang dikembangkan Pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung KSPN, diharapkan akan meningkatkan produktivitas sektor pariwisata menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Catatan pengamat ekonomi terhadap kebijakan infrastruktur Jokowi

Evaluasi Setahun Jokowi, Begini Realisasi Kinerja Bidang InfrastrukturIDN Times/Auriga Agustina

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pembangunan infrastruktur masih belum efektif. Ia memberikan lima catatan terhadap pembangunan infrastruktur.

Pertama, biaya logistik masih cukup tinggi yakni 23 persen dari PDB. Padahal infrastruktur sudah masif dibangun. Kedua Incremental Capital Output Ratio (ICOR) selama lima tahun terakhir cenderung naik menjadi rata rata 6,5, padahal tahun 2014 di bawah 5.

"ICOR menunjukkan investasi makin boros di indonesia," kata Bhima saat dihubungi IDN Times, Senin (19/10/2020).

Ketiga, infrastruktur dibangun dengan perencanaan yang overestimate seperti proyek 35.000 MW yang asumsinya ekonomi tumbuh 7-8 persen. Padahal, menurutnya, rata rata pertumbuhan sebelum pandemik hanya 5 persen.

"Akibatnya utilitas atau pemanfaatan infrastruktur rendah. Lalu keempat, bahan baku infrastruktur dominan impor sehingga memperburuk stabilitas kurs rupiah dan CAD," ujar Bhima.

Terakhir, Bhima menilai infrastruktur tidak fokus pada efektivitas logistik karena kehadiran jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera kurang menarik minat angkutan logistik. "Truk sebagian besar masih lewat jalur arteri," ujarnya.

Baca Juga: Dua Program Padat Karya Kementerian PUPR Serap 638 Ribu Pekerja

Topic:

  • Dwi Agustiar
  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya