Comscore Tracker

Indonesia Resesi, Anggota DPR Ini Berikan 4 Catatan ke Pemerintah

Butuh langkah konkret untuk penanganan resesi

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indonesia memasuki resesi ekonomi bukan hal mengejutkan. Menurut dia, hal yang lebih utama saat ini ialah mencari solusi dari masalah ekonomi dampak pandemik COVID-19.

“Pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh BPS untuk periode kuartal III 2020 pada posisi minus 3,49 secara year on year dan pada posisi resesi, sudah kita prediksi kan sejak awal. Saat ini bukan lagi berdebat pada definisi resesi lagi,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2020).

Misbakhun memberikan empat catatan bagi pemerintah dalam penanganan resesi akibat COVID-19.

Baca Juga: Resesi, Sektor Pariwisata Terancam Jadi Zombi

1. Tagih langkah konkret pemerintah

Indonesia Resesi, Anggota DPR Ini Berikan 4 Catatan ke PemerintahJokowi beri sambutan di Rakernas Ikatan Apoteker Indonesia pada Kamis (5/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Legislator Partai Golkar itu mengatakan, saat ini yang paling utama ialah melakukan upaya-upaya perbaikan ekonomi secara konkret dan fundamental. Menurut dia, berbagai risiko akibat resesi harus benar-benar diantisipasi, sehingga tekanan pada sektor ekonomi tidak merembet ke semua sektor.

“Yang penting tawaran solusinya. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua sektor ekonomi. Indikator negatif yang menjadi penyebab resesi harus dimitigasi, sehingga durasi resesi ekonomi yang kita alami tidak panjang dan cepat berlalu,” ujar Misbakhun.

2. Pemerintah harus memperbaiki sektor permintaan

Indonesia Resesi, Anggota DPR Ini Berikan 4 Catatan ke PemerintahMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)

Misbakhun mengingatkan pemerintah soal pentingnya perbaikan pada sisi permintaan (demand side). Menurut dia, harus ada perbaikan pada sisi konsumsi rumah tangga. Sebab, lebih dari 56 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia didorong konsumsi rumah tangga kelas menengah, yang saat ini mengalami penurunan drastis. Penurunan itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sangat dalam.

“Sampai saat ini kebijakan stimulus yang ada dan dilakukan oleh pemerintah masih belum ada yang menyentuh sisi perbaikan konsumsi kelas menengah, padahal mereka ini membutuhkan stimulus tersebut karena daya tahan mereka dalam melakukan konsumsi terbatas. Tanpa bantuan stimulus, mereka akan cenderung membatasi konsumsi,” katanya.

3. Butuh dana PEN besar pada tahun depan

Indonesia Resesi, Anggota DPR Ini Berikan 4 Catatan ke Pemerintahilustrasi uang rupiah (IDN Times/Umi Kalsum)

Selain itu, Misbakhun juga menyinggung soal anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu mengharapkan dana PEN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 lebih besar.

“Dengan demikian cakupan dan sektor-sektor yang harus diberi stimulus ekonomi juga lebih banyak, termasuk ke korporasi. Seharusnya dukungan kepada sektor korporasi tidak hanya untuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara), tetapi juga ke sektor-sektor swasta yang menjalankan kegiatan bisnis dan menguasai pasar,” kata dia.

4. Sektor perbankan perlu dievaluasi

Indonesia Resesi, Anggota DPR Ini Berikan 4 Catatan ke PemerintahIlustrasi Bank (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu, Misbakhun mendorong pemerintah lebih serius dalam program penempatan dana di perbankan. Tujuannya ialah membantu program restrukturisasi kredit sektor perbankan.

“Penempatan dana pemerintah ini akan sangat menyelamatkan sektor perbankan dan membantu likuiditasnya. Perbankan mengalami kesulitan likuiditas akibat program restrukturisasi yang saat ini dijalankan, guna menyelamatkan aktivitas sektor riil yang terhantam karena COVID-19,” ujar dia.

Misbakhun mengkritik penempatan dana pemerintah pada perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui mekanisme treasury dealing room (TDR), yang dinilai kurang efektif dan jumlahnya terbatas. Menurut dia, jika pemerintah hendak membangun rasa percaya diri sektor keuangan, harus ada program penempatan dana ke sektor perbankan dalam jumlah signifikan.

“Jumlahnya sekitar 25 sampai 30 persen dari total portofolio kredit perbankan dan diinjeksikan kepada seluruh perbankan, tanpa membedakan mereka anggota Himbara atau Perbanas,” kata dia.

Baca Juga: Pasrah Resesi, Pengusaha Minta Pemerintah Gaspol hingga Akhir Tahun

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya