Jokowi Mau Fokus Kembangkan SDM? Catat 5 Poin Penting Versi Ekonom Ini
Ilustrasi pabrik. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo banyak menyinggung banyak masalah perekonomian, khususnya masalah sumber daya manusia (SDM) dalam pidato pelantikannya di Gedung DPR/MPR RI, Minggu (20/10).
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan Jokowi masih mempunyai banyak pekerjaan rumah (PR) dalam bidang ekonomi, meski secara stabilitas makro sudah baik.
"Infrastruktur dan pembangunan jadi target Pak Jokowi 5 tahun, stabilitas politik kita makin dewasa dengan 4 kali pemilu langsung dan berjalan sukses. Stabilitas makro makin bagus," kata Sumual saat dihubungi IDN Times, Selasa (22/10).
Apa saja yang perlu diperhatikan Jokowi dalam mengembangkan SDM seperti dalam pidatonya?
1. Masalah ketenagakerjaan yang yang perlu digenjot
Ilustrasi bursa tenaga kerja (IDN Times/Galih Persiana)PR pertama Jokowi adalah minimnya keterampilan tenaga kerja Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi memang berkali-kali menekankan masalah ini.
"Kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul," kata Jokowi dalam pidatonya.
Menurut Sumual, pemerintah harus bergerak cepat dalam hal ini. Apalagi, kebanyakan pekerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar (SD). "Jadi transisi harus cepat," katanya.
2. Mengembangkan sektor jasa agar bisa menyerap tenaga kerja lebih besar
IDN Times/Arief RahmatSektor manufaktur dinilai sudah tidak lagi manis untuk menyerap tenaga kerja. Terlebih dengan maraknya automasi yang bisa menyingkirkan tenaga kerja yang kurang terampil.
Sumual menyarankan agar pemerintah menyiapkan sektor jasa dan diimbangi dengan peningkatan keterampilan pekerja. "Dari sektor manufaktur masih rendah. Tapi sektor jasa bisa dikejar karena butuh tenaga kerja yang skillfull. Kita ini lebih banyak konsumtif daripada produktif," ujar Sumual.
Baca Juga: Pak Jokowi, Ini Nih 4 Permasalahan Pembangunan SDM di Indonesia
3. Perlu impor tenaga pengajar alih-alih belajar di luar negeri
Editor’s picks
IDN Times/Pito Agustin RudianaDalam pidatonya, Jokowi mengatakan akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan kita. Hal ini didukung Sumual yang menyebut Indonesia perlu tenaga ahli seperti dosen untuk mengajar di Tanah Air, alih-alih mengirimkan orang untuk belajar di luar negeri.
"Jadi lebih baik undang dari yang luar ke dalam untuk berikan ilmu di dalam negeri. Bisa kerja sama misalnya. Karena investasi yang masuk harus diiringi prasyarat ahli tekhnologi. Kalau belajar di luar negeri kan hanya mengurangi devisa," katanya.
4. Pemerintah perlu investasi untuk sektor manusia
IDN Times/Nofika Dian NugrohoDalam pidatonya, Jokowi juga mengatakan perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM. Endownment fund atau dana abadi adalah sekumpulan dana yang dikelola suatu lembaga untuk melaksanakan tujuan sosial yang ditetapkan oleh pendiri lembaga atau penyumbang dana.
Sumual mengatakan selama ini pengelolaan endowment fund masih banyak dialokasikan untuk fixed asset seperti sektor properti. Padahal harusnya endownment fund dapat dialokasikan untuk investasi ke sektor riil.
"Sebenarnya bisa didapat kalau lagi booming, dana banyak dan bisa kita simpan untuk invetasi sektor riil dan kedua untuk sektor manusia," ucapnya.
5. Perlunya segera menerbitkan Undang-undang Cipta Tenaga Kerja
unsplash.com/saulomohanaJokowi juga mengatakan perlunya pemerintah menerbitkan Undang-undang Cipta Tenaga Kerja untuk mendukung SDM. Sumual menyebut beberapa hal yang perlu diatur dalam undang-undang ini seperti jam kerja yang lebih fleksibel.
"Selama ini belum diatur untuk pekerja yang bekerja secara shifting. Seperti pekerja siang atau malam," katanya.
Selain itu masalah perekrutan karyawan juga perlu diatur dalam Undang-undang Cipta Tenaga Kerja ini.
"Aturan kemudahan meng-hire orang dan mengurangi karyawan saat performa menurun belum dibahas. Karena memang skill-nya masih kurang dan butuh keahlian dari luar," imbuh Sumual.
Baca Juga: Prioritaskan Pembangunan SDM, Pemerintah Pastikan Tambah Dana Desa
Berita Terkini Lainnya
