Luhut Gelar Rapat Tertutup dengan KKP Sore Ini
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat Menteri Ad Interim Kelautan dan Perikanan akan menggelar rapat pimpinan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (27/11/2020) sore.
"Rencana seperti itu (akan rapat). Rapatnya tertutup," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agung Tri Prasetyo kepada IDN Times.
Baca Juga: Kronologi Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Berujung Penangkapan Edhy
1. KKP baru saja menghentikan kebijakan izin lobster
Kantor Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan dijaga ketat oleh petugas keamanan (IDN Times/Shemi)Meski demikian, Agung mengatakan kalau rapat pimpinan masih bersifat tentatif karena kesibukan dan jadwal padat Luhut. Ia hanya memastikan rapat digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tidak semua pejabat akan hadir langsung.
"Sementara ini tentatif. Rencana dari jam 17.00 WIB. Karena jadwal Pak Menko tinggi, belum tahu kepastiannya," kata Agung.
Sejak ditinggal sang menteri yang mundur pada Kamis, 26 November lalu, karena tersandung korupsi, kondisi di kantor KKP tampak penuh penjagaan. Pada hari penangkapan Edhy Prabowo, kantor KKP bahkan di-lockdown.
Namun, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan operasional di KKP dipastikan kembali berjalan seperti biasa. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP yang ditandatangani oleh Antam Novambar pada 25 November 2020.
Usai kasus dugaan suap mantan Menteri Edhy Prabowo terungkap, KKP memutuskan untuk menghentikan kebijakan ekspor benih lobster. "Benar, penghentian sementara," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyosaat dihubungi IDN Times, Kamis (26/11/2020).
Keputusan penghentian sementara kebijakan ekspor benih lobster itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor B/22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat 42,2 juta benih lobster di ekspor ke tiga negara tujuan. Angka tersebut terjadi selama era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Editor’s picks
"Total keseluruhan benih lobster yang diekspor ke tiga negara tujuan yaitu sebanyak 42.290.999 ekor benih," kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Kementerian Keuangan, Syarif Hidayat kepada IDN Times, Kamis.
Baca Juga: Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Luhut Jadi Trending di Twitter
2. Luhut ditunjuk Jokowi gantikan Edhy Prabowo
IDN Times/Teatrika Handiko PutriDiberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Penunjukan Luhut menindaklanjuti ditangkapnya Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," bunyi Surat Edaran Nomor: B-835/SJ/XI/2020 yang dikutip IDN Times, Rabu (25/11/2020).
3. Edhy jadi tersangka korupsi benih lobster
Menteri KKP Edhy Prabowo bersama Susi Pudjiastuti. ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka. Total ada tujuh tersangka yang terjerat kasus dugaan perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada 2020.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pada 14 Mei 2020, Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.
"Dengan menunjuk APS (Andreu Pribadi Misata) selaku staf khusus Menteri juga selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan SAF (Safri) selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence)," ucap Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2020) dini hari.
Baca Juga: Gantikan Sementara Edhy Prabowo, Luhut Langsung Panggil Jajaran KKP
Topik:
Berita Terkini Lainnya
