Pak Jokowi, Harusnya Orang Parpol Tak Boleh Isi Kursi Menteri Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (IDN Times/Hana Adi Perdana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur organisasi Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengingatkan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo bahaya dari pembiaran menteri di bidang ekonomi diisi oleh individu dari partai politik dan rangkap jabatan.
Ada enam posisi menteri di bidang ekonomi yang malah diberikan oleh Jokowi untuk diisi orang dari parpol. Mereka adalah Menteri Koordinator bidang perekonomian, Airlangga Hartarto (Golkar), Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang (Golkar), Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah (PKB), Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto (PKB), Menteri Kelautan dan Perikanan, Eddhy Prabowo (Partai Gerindra) dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Partai NasDem).
Namun, posisi yang sangat sentral yakni Menko di bidang perekonomian tak bisa ditawar tidak boleh diisi oleh orang parpol. Airlangga diketahui merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang pada Desember mendatang ikut dalam proses pencalonan kembali sebagai pucuk parpol berlambang pohon beringin itu.
"Tim ekonomi yang dipimpin Airlangga Hartarto cukup berat. Apalagi, Pak Menko ini maju sebagai calon ketum Partai Golkar," kata Enny dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (9/11).
Berikut menurut Enny alasan sebaiknya tim pembantu presiden di bidang ekonomi sebaiknya tak diisi oleh individu dari parpol.
1. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dipatok pemerintah tidak tercapai
IDN Times/Arief RahmatPertama, Enny menilai tantangan perekonomian ke depan jauh lebih berat. Rasa pesimistis itu muncul karena tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah tidak tercapai. Enny mengatakan satu pekerjaan rumah pemerintah saja bahkan belum terselesaikan dan masih menyisakan beban ke depannya.
"Kemarin, Menperin (Menteri Perindustrian, Airlangga) juga tidak bagus-bagus amat. Apalagi, Menko tidak hanya mengurusi industri, tetapi di bawah menko ekonomi lebih banyak. Harus disatupadukan dengan koordinasi dengan kementerian lain," ujar dia.
Baca Juga: Deretan Nama yang Tersingkir dari Jajaran Menteri Jokowi
2. Airlangga bisa tidak fokus bila memegang dua tugas kepemimpinan
IDN Times/Irfan FathurohmanEditor’s picks
Enny menilai tim ekonomi yang dipimpin Airlangga Hartarto cukup berat. Ia meragukan Airlangga bisa fokus antara tugas kementerian yang dipimpinnya dengan tugas yang dibebankan oleh parpol.
"Apakah bisa fokus dalam membenahi ekonomi kita? Makanya dari awal kami sudah rekomendasikan ke pemerintah tidak ada rangkap jabatan," ujarnya.
3. Melihat periode pertama, pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak akan begitu besar
IDN Times/Isidorus Rio TuranggaEnny mengambil contoh pertumbuhan ekonomi 2019 yang dinilai tidak mencapai target pemerintah. Ia khawatir, dengan beban kerja Airlangga sebagai Menko Perekonomian dan tugas ketum akan semakin menyulitkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di tahun mendatang.
"Contohnya kondisi ekonomi global yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 saja yang mencapai 5,02 membuktikan adanya perlambatan, maka saya prediksi kinerja pertumbuhan ekonomi 2019 yang berada di angka 5,2 persen tidak mungkin tercapai," kata dia.
4. Jokowi membiarkan menteri boleh dirangkap jabatan oleh ketum partai politik karena bisa bagi waktu
ANTARA FOTO/Mohamad HamzahLalu, apa komentar Jokowi mengenai ada beberapa menteri yang dibolehkan rangkap jabatan sebagai ketum parpol? Ia ternyata sudah percaya terhadap beberapa menteri tersebut bisa bekerja secara profesional. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang menyatakan para menteri yang juga merupakan ketum parpol tak perlu untuk mundur dari jabatan tersebut.
"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu, dan ternyata juga tidak ada masalah," ujar Jokowi pada (23/10) lalu.
Padahal, ketika di periode pertama ia memimpin, Jokowi tegas melarang ketua parpol menjadi menteri. Mereka yang menduduki jabatan ketum parpol diminta untuk mundur terlebih dahulu dari posisi tersebut. Sebab, hal itu bisa menimbulkan konflik kepentingan.
Di dalam kabinet Indonesia Maju ada tiga ketum parpol yang duduk sebagai pembantu presiden. Selain Airlangga Hartarto, dua menteri lainnya yakni Prabowo Subianto yang duduk sebagai menteri pertahanan dan Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN).
Baca Juga: Jokowi Titip 4 Pesan pada Menteri Kabinet Indonesia Maju
Topik:
Berita Terkini Lainnya
