Pakai Rekening Pribadi buat APBN, Kemenhan dan Kemenag Sehat?
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat 22 November (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penggunaan rekening pribadi di lima kementerian/lembaga sebesarRp71,78 miliar. 2 di antaranya adalah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Agama.
Jumlah penggunaan APBN di rekening pribadi terbesar ditemukan di Kemenhan yang nilainya mencapai Rp48,12 miliar. Sementara di Kemenag terdapat Rp27,71 miliar berupa sisa uang tunai kegiatan per 31 Desember 2019.
Lalu apa respons BPK menyikapi kedua kementerian tersebut?
1. Kemenang sudah ada kembalikan ke negara meski masih ada sisa
Menteri Agama Fachrul Razi (ANTARA FOTO/Romadanyl)Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar mengatakan, dana Rp27,71 miliar di rekening pribadi Kemenag adalah dalam rangka dinamisasi pekerjaan yang belum diselesaikan. Namun uang yang masuk dalam temuan BPK sudah dikembalikan ke negara selama proses audit BPK.
"Temuan Rp10,34 miliar sampai 31 Desember. Namun demikian per Juli ini sisa temuan tersebut sudah disetorkan ke kas negara. Sisa 300 juta yang ada di Kemenag," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
"Ini temuan ketidakpatuhan. Temuan administratif yang diharapkan ke depan tidak terulang lagi," katanya menambahkan.
Baca Juga: BPK Tidak Berani Tidak Rekomendasikan Penutupan Jiwasraya
2. Bagaimana dengan Kemenhan?
Editor’s picks
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) disaksikan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono (kiri) dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal (kedua kiri) saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepualauan Riau, Rabu (5/2/2020) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Sementara untuk Kemenhan, hasil pemeriksaan BPK menemukan ada rekening pribadi yang digunakan untuk atase pertahanan di luar negeri.
"Kenapa bisa terjadi? Itu masalah lalu-lalu kenapa pakai rekening pribadi, terpaksa. Buka rekening gak bisa atas nama benda. Itu atas nama atase. Itu dilaporkan ke atasan," ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto.
Proses untuk mendapat persetujuan itu panjang di mana atase memiliki atasan panglima. Lalu panglima yang harus koordinasi dengan Kemenhan, dan Kemenhan berkoordinasi dengan Kemenkeu.
"Kegiatan berlangsung, tapi anggaran dan realisasi dilaporkan pada atasannya. Sisa uangnya (sudah) dikembalikan," kata Hendra.
3. Dana tidak disalahgunakan, tapi BPK minta Prabowo dan Sri Mulyani duduk bersama
Menteri Keuangan Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)Hendra mengatakan, sejatinya Kemenhan melaksanakan prinsip akuntansi berlaku umum. Ia menambahkan tidak ada penyalahgunaan dana ataupun kerugian negara.
Namun, BPK akan meminta Menkeu dan Menhan duduk bersama agar masalah ini selesai.
"Jadi legal rekening itu di sana. Sudah digunakan, sudah dipertanggungjawabkan. Tapi risikonya kalau tidak izin Kemenkeu, takutnya disalahgunakan. Tapi sejauh ini tidak ada terkait hal itu," katanya.
Baca Juga: 5 Kementerian/Lembaga Pakai Rekening Pribadi buat APBN Rp71,78 Miliar
Berita Terkini Lainnya
