Pemerintah Gelontorkan Rp553 Triliun untuk Tangani COVID dan PEN 2021
Menteri BUMN dan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatalan pemerintah kini menyiapkan dana Rp553,09 triliun untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) 2021
"Kementerian Keuangan sudah melakukan pendataan dan angka terkait dengan alokasi PEN di 2021 ini besarnya Rp553,09 triliun. bila dibandigkan 2020 realisasinya Rp579,78 triliun," kata Airlangga dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2021, Selasa (26/1/2021).
Baca Juga: Realisasi Program PEN Capai Rp366 Triliun hingga 2 November
1. Rincian anggaran yang disiapkan pemerintah
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)Dari besaran anggaran (PC PEN) 2021 Rp553,09 triliun, pemerintah akan mengalokasikan untuk hal sebagai berikut:
- Program kesehatan Rp104,7 triliun
Mencakup pengadaan dan opersional vaksin COVID-19 sarana prasaran kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan, bantuan iuran BPJS untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan penduduk yang bukan pekerja (BP) - Perlindungan Sosial Rp150,96 triliun
Angka ini turun dari tahun sebelumnya dari Rp220,39 triliun. Program perlindungan sosial termasuk Program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, BLT dana desa, bantuan sosial tunai, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh, dan diskon listrik (3 bulan gratis dan 3 bulan 50 persen). - Program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Rp141,36 triliun
Angka ini naik jauh dari tahun lalu dengan anggaran Rp66,59 triliun. Program yang termasuk di dalamnya adalah dukungan pariwisata (hotel, restoran dan kafe), ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya di Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri, kawasan industri dan program prioritas lainnya. - Dukungan untuk UMKM Rp156,06 triliun
Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya di angka Rp173 triliun. Tediri dari KUR dan non KUR, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembiayaan PEN dan lainnya, penempatan dana, serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan.
2. Realisasi anggaran PEN 2020 sebesar 83,4 persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga akhir 31 Desember 2020, terealisasi Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.
“Memasuki 2020 dihadapi kondisi luar biasa akibat munculnya COVID-19. Kita tahu mengelola tidak selalu dalam situasi mulus,” katanya, Senin (4/1/2021) seperti dilansir ANTARA.
Baca Juga: Masa Jabatan 3 Dewan Pengawas LPI Berbeda, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Editor’s picks
3. Laporan realisasi dana PEN 2020
Pexels/PixabayRealisasi Rp579,78 triliun meliputi bidang kesehatan Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun dari pagu Rp230,21 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp66,59 triliun dari pagu Rp67,86 triliun.
Kemudian juga UMKM Rp112,44 triliun dari pagu Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun, serta insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun.
Untuk realisasi bidang kesehatan Rp63,51 triliun terdiri dari insentif nakes pusat dan daerah Rp9,55 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp42,52 triliun, gugus tugas Rp3,22 triliun, santunan kematian nakes Rp0,06 triliun, bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun, serta insentif perpajakan Rp4,05 triliun.
Untuk realisasi perlindungan sosial Rp220,39 triliun meliputi PKH Rp36,71 triliun, Kartu Sembako Rp41,84 triliun, BLT Dana Desa Rp22,78 triliun, bantuan beras PKH Rp5,26 triliun, bantuan tunai sembako non-PKH Rp4,5 triliun, serta diskon listrik Rp11,45 triliun.
Selanjutnya bansos sembako Jabodetabek Rp7,1 triliun, Pra Kerja Rp19,98 triliun, BSU tenaga pendidik honorer Rp2,94 triliun di Kemendikbud dan Rp1,13 triliun di Kemenag, BST nonJabodetabek Rp32,84 triliun, bantuan subsidi gaji Rp29,81 triliun, serta subsidi kuota internet PJJ Rp3,82 triliun di Kemendikbud dan Rp0,24 triliun di Kemenag.
Untuk realisasi sektoral K/L dan Pemda Rp66,59 triliun meliputi program padat karya Rp21,02 triliun, DID Pemulihan Rp5 triliun, insentif perumahan Rp0,56 triliun, serta DAK Fisik Rp7,29 triliun.
Kemudian juga stimulus pariwisata Rp2,82 triliun, bantuan pesantren Rp2,61 triliun, pinjaman daerah Rp18,76 triliun, food estate dan lingkungan Rp5,98 triliun, serta program PEN K/L lainnya Rp2,56 triliun.
Untuk realisasi insentif usaha Rp56,12 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp2,51 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp13,56 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp20,56 triliun, dan pengembalian pendahuluan PPN Rp5,05 triliun.
Kemudian penurunan tarif PPh Badan Rp12,68 triliun, BM DTP Rp0,07 triliun, serta pembebasan ketentuan minimum dan abonemen listrik Rp1,69 triliun.
Baca Juga: [KALEIDOSKOP] Daftar Lengkap Stimulus COVID-19 sepanjang Tahun Ini
Berita Terkini Lainnya
