Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Apa Dampaknya ke Warga Miskin?
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kemiskinan di Indonesia akan semakin naik jika pemerintah tidak mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,3 persen.
Jika pemerintah mengikuti saran proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sebesar 4,8 persen, maka kemiskinan di Indonesia bisa semakin menurun.
"Tentu saya lihat pertumbuhan penurunan kemiskinan akan jauh lebih besar (jika pemerintah mengoreksi pertumbuhan ekonomi), jadi kemiskinan turun tapi tidak sedasar sebelum-sebelumnya," kata Direktur Eksekutir Indef Tauhid Ahmad di Jakarta, Selasa (26/11).
1. Daya beli masyarakat akan semakin turun di 2020
IDN Times/Dwifantya AquinaTauhid mengatakan faktor inflasi di komoditas pangan tetap terjadi, sementara daya beli masyarakat cenderung turun di 2020. "Kami lihat growth bukan nominal dan perlu perhatian untuk dampak ke kemiskinan," katanya.
Hal itu terjadi karena adanya kenaikan sejumlah barang seperti BPJS Kesehatan, listrik, BBM dan lain sebagainya.
"Kebutuhan hidup meningkat karena pendapatan relatif turun, maka masyarakat miskin semakin tinggi," ujarnya.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Ini Sebabnya
2. Bantuan sosial bukan solusi menurunkan kemiskinan
IDN Times/Yogie FadilaBantuan sosial (bansos) yang diberikan ke masyarakat tidak bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Justru bansos hanya akan membuat tingkat kemiskinan bertambah.
Editor’s picks
"Jadi diberikan bansos agar level kemiskinan tidak meningkat tapi bukan untuk menurunkan kemiskinan," kata Tauhid.
Pada APBN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos mencapai Rp102,9 triliun atau meningkat 3,3 persen dari outlook realisasi anggaran bansos pada APBN 2019, Rp99,6 triliun. Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga memastikan indeks dana bantuan sosial pada 2020 akan meningkat menjadi Rp150 ribu per keluarga per bulan.
3. Bahaya pemberian bansos secara rutin
ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanBerbeda pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu memberikan bansos secara momentum di kala ada kenaikan harga. Di era Presiden Joko Widodo, bansos diberikan secara rutin. Sehingga uang yang dimiliki masyarakat tidak bisa dibelanjakan untuk hal lain.
"Dia sudah jadi hal yang nature konsumsi dia. Karena sudah rutin, uang yang dimiliki masyarakat miskin justru tidak bisa digunakan hal yang lain. Ini perlu dikoreksi," ujarnya.
4. Masyarakat yang terpaksa mengurangi belanja
Bekas pusat perbelanjaan Gedung Hero Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Dengan berbagai kenaikan harga barang di 2020, Tauhid menilai masyarakat akan mulai mengurangi belanja tidak perlu. Seperti menurunkan kelas di BPJS Kesehatan yang awalnya kelas dua menjadi kelas tiga.
"Atau yang kelas 3 akhirnya masuk kelompok miskin sehingga dia mendapat masuk ke PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang tidak bayar. Tapi kan jadi beban pemerintah. otomatis dengan situasi tersebut kemampuan masyarakat untuk belanja hal lain semakin menurun," ujar Tauhid.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5 Persen, Jokowi: Jangan Kufur Nikmat!
Berita Terkini Lainnya
