Potensi Ekonomi Digital Indonesia Capai Rp4.500 Triliun di 2030
Ilustrasi e-commerce. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat di 2030, dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp4.500 triliun. Untuk itu ia meminta agar literasi keuangan digital terus ditingkatkan sembari mendorong peningkatan model bisnis yang ditopang oleh kebijakan yang afirmatif.
“Seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuanga, dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif. Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ma’ruf dalam sambutannya hari terakhir The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali, yang dikutip pada Senin (13/12/2021).
Baca Juga: 5 Upaya Memanfaatkan Teknologi Digital untuk Pemulihan Ekonomi
1. Literasi keuangan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara ASEAN lainnya
Ilustrasi Memberi dan Menerima Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyatakan bahwa tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik. Sayangnya, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurut Luhut, masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Berdasarkan data OJK pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 38,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.
Baca Juga: Riset: Literasi Keuangan Generasi Muda Indonesia Masih Rendah
2. Literasi keuangan rendah bisa sebabkan risiko
Editor’s picks
(IDN Times/Mardya Shakti)Luhut menjelaskan bahwa tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Karena, meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya.
“PeningkaOJtan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi,” kata Luhut.
3. Langkah BI dan OJK tingkatkan literasi keuangan
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (IDN Times/Helmi Shemi)Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan, BI bersinergi dengan Pemerintah serta para pelaku usaha mendorong upaya digitalisasi UMKM secara end-to-end di berbagai aspek.
Antara lain dari sisi produksi untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pemasaran melalui onboarding, dan memanfaatkan transaksi pembayaran digital untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan berkelas, melalui QRIS yang saat ini telah mencapai 13,4 juta merchant di seluruh Indonesia, dengan 95 persen merupakan UMKM.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengungkapkan, sebagai regulator, OJK telah menginisiasi akselerasi Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan, yang tertuang dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2024 dan Roadmap & Action Plan Inovasi Sektor Jasa Keuangan 2020-2024.
"OJK juga menyoroti perkembangan pada sektor teknologi, terutama dengan penggunaan aplikasi Big Data, Artificial Intelligence yang memunculkan berbagai produk dan model bisnis baru, antara lain hadirnya Bigtech, Neo Bank, Lifestyle Center dan Super-Apps," ujar Nurhaida.
Baca Juga: OJK Buka Suara Soal Dana Pensiun BUMN Disebut Jadi Sarang Korupsi
Berita Terkini Lainnya
