14 Pengekspor Benih Lobster Diduga Curang, Kiara Desak Regulasi Diubah
Ilustrasi Lobster (IDN Times/Vanny El Rahman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 untuk mengatasi persoalan ekspor benih lobster. Menurut Sekjen Kiara Susan Herawati, regulasi tersebut harus dibenahi.
Hal ini disampaikan menyusul penemuan 14 pengekspor benih bening lobster yang diduga memanipulasi data ekspor. Menurut dia, manipulasi data ekspor benih lobster oleh 14 perusahaan menambah deretan persoalan serius sejak diterbitkannya Permen KP No 12 Tahun 2020 pada awal bulan Mei 2020.
"Deretan persoalan itu akan terus terjadi pada masa-masa ke depan jika permen ini tidak segera dicabut," kata Susan dilansir dari ANTARA, Sabtu (26/9/2020).
1. Terdapat 1,12 juta benih tidak dilaporkan
Ilustrasi Lobster (IDN Times/Vanny El Rahman)Sebelumnya, Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta mencegah ekspor benih bening lobster dan menemukan 14 pengekspor yang diduga memanipulasi data jumlah benih yang akan diekspor dari Indonesia ke Vietnam. Di atas kertas, jumlah benih yang akan diekspor dilaporkan sebanyak 1,5 juta benih, tetapi ada sekitar 1,12 juta benih yang tidak dilaporkan.
Susan mengatakan praktik manipulasi yang dilakukan oleh 14 perusahaan itu terjadi karena merasa diberikan legitimasi oleh Permen KP No 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Susan lantas mendesak perusahaan-perusahaan tersebut diberi sanksi berupa pencabutan seluruh izin perusahaan, mulai dari siklus budidaya sampai izin ekspor secara permanen.
Baca Juga: Ekspor Benih Lobster, Komisi IV DPR Minta Cabut Izin 14 Perusahaan
2. Komisi IV DPR RI juga mendesak KKP mencabut izin ekspor
Editor’s picks
Ilustrasi Lobster (IDN Times/Vanny El Rahman)Sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencabut izin ekspor dari 14 perusahaan yang dilaporkan telah melanggar aturan dalam mengekspor benih bening lobster.
"Komisi IV DPR RI mendesak KKP untuk mencabut izin ekspor 14 perusahaan pengekspor benih bening lobster (BBL) yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin.
Dalam rapat tersebut, Sekjen KKP Antam Novambar juga menyatakan dalam pelanggaran yang telah dilakukan terkait kasus ekspor benih lobster, perusahaan yang melanggar telah bersedia disanksi termasuk pembayaran denda sesuai aturan yang berlaku.
Antam juga menegaskan, apabila perusahaan tersebut mengulangi atau melakukan kembali pelanggaran sekecil apa pun, maka izin ekspor akan dicabut.
3. Penyelundupan benih lobster berhasil digagalkan di Bandara Soetta
Infografis pro kontra regulasi ekspor benih lobster (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara, Kantor Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta berkoordinasi dengan Badan Karantina telah menggagalkan penyelundupan benih lobster yang berpotensi menyebabkan kerugian negara dan akan diekspor ke Ho Chi Minh City, Vietnam.
"Kami berkoordinasi dengan Polresta Bandara Soekarno Hatta dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Jakarta I Bandara Soekarno Hatta melakukan penindakan atas kasus ini," ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Finari Manan pada Jumat (18/9/2020).
Finari menjelaskan benih lobster tersebut berada dalam 315 colly yang terdaftar di 19 pemberitahuan ekspor barang (PEB) serta 1 PEB unloading dan sudah berada di samping badan pesawat untuk dilakukan pemuatan. Setelah dianalisis, terdapat 20 dokumen PEB yang didaftarkan oleh 14 pengekspor yang berbeda.
Melalui koordinasi dengan operasional lapangan gudang ekspor JAS Airport Services beserta AVSEC Bandara Soekarno Hatta, benih lobster itu ditarik kembali ke gudang ekspor untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. "Dari pemeriksaan terhadap 19 dokumen PEB jenis barang, benih lobster yang tercantum di dokumen tersebut mencapai 1,5 juta ekor," ujar Finari.
Baca Juga: DPR Minta KPPU Ungkap Tuntas Praktik Curang Ekspor Benih Lobster
Berita Terkini Lainnya
