800 Rekening Saham Diblokir Kejagung, Begini Kata OJK
Wimboh Santoso ketua OJK menyampaikan paparan (IDN Times/Auriga Agustina)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan angkat bicara mengenai pemblokiran 800 rekening saham oleh Kejaksaan Agung. Ratusan rekening itu diblokir lantaran diduga terlibat skandal PT Asuransi Jiwasraya.
"Masih proses hukum harus kita ikuti. Kalau ada yang tidak terkait langsung (dengan Jiwasraya), tentu perlu proses verifikasi dan akan selesai secepatnya," ungkap Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso usai rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (4/2).
1. OJK akan mengikuti langkah hukum Kejagung
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso saat peresmian Bank Wakaf Mikro OJK di Rembang, Jawa Tengah, Kamis (9/1). Dok. OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIYNamun demikian, Wimboh tak dapat memastikan kapan pemblokiran itu akan berakhir. Menurut dia, pihaknya akan mengikuti langkah-langkah hukum yang ditempuh Kejagung.
"Saya rasa itu itu adalah proses hukum Kejagung, tetapi kami yakin itu akan cepat (selesai)," katanya.
Baca Juga: 2 Penyidiknya Ditarik dari KPK, Jaksa Agung: Untuk Tangani Jiwasraya
2. Kerugian negara akan diumumkan BPK akhir Februari ini
Editor’s picks
IDN Times / Auriga AgustinaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan membeberkan kerugian negara akibat kasus yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya pada akhir Februari ini.
"Untuk penghitungan kerugian negara yang kita lakukan untuk mendukung pelaksanaan penindakan hukum, mudah-mudahan akan kelar pada akhir bulan (Februari)," kata ketua Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Gedung BPK, Senin (3/2).
3. BPK telah mengantongi 60 persen data terkait kasus Jiwasraya
(Gedung Asuransi Jiwa Jiwasraya, Cikini, Jakarta) IDN Times/Irfan FathurohmanKendati begitu ia mengatakan, pihaknya telah mengantongi 60 persen data, terkait adanya kecurangan dalam kasus gagal bayar klaim perusahaan Asuransi Jiwasraya.
Namun sayang, ia enggan berkomentar lebih lanjut, lantaran katanya hal itu melanggar kode etik.
"Data itu tidak dapat disampaikan kecuali sudah selesai, itu pelanggaran kode etik BPK dan berdampak akan diberhentikannya BPK kalau disampaikan sebelum selesai," ujarnya.
Baca Juga: Utang Jatuh Tempo Jiwasraya ke Nasabah Bertambah Jadi Rp16 Triliun
Berita Terkini Lainnya
